TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inilah beberapa fakta baru soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Teka-teki di mana lokasi ibu kota negara yang baru terjawab sudah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebutkan lokasi ibu kota yang baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sayangnya, belum berganti hari, pernyataan Sofyan itu langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor.

Baca: Gubernur Kaltim Diminta Tak Bocorkan Lokasi Spesifik Ibu Kota Baru untuk Hindari Broker Tanah

Lantas, apa kata sejumlah pihak termasuk Anies Baswedan dan Fadli Zon soal pemindahan ibu kota -yang bila jadi- akan ke Kaltim?

Berikut beberapa fakta baru soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Pernyataan Sofyan Djalil

Menteri ATR, Sofyan Djalil memang mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru berada di Kalimantan Timur.

Namun, Sofyan Djalil masih mengunci rapat lokasi tepat ibu kota baru itu karena

Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi tersebut.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.

Baca: Ibu Kota Baru, Sofyan Djalil: Yang Dibangun Pertama, Tentu Kantor Presiden

2. Dibantah Jokowi

Belum ada setengah hari, pernyataan Sofyan Djalil soal ibu kota baru itu dibantah Jokowi.

Jokowi masih menunggu beberapa kajian sebelum memutuskan di mana lokasi ibu kota baru.

Sayang, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. 
Menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Baca: Jokowi Bantah Menteri ATR, Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Bukan di Kaltim: Masih Tunggu Kajian

Baca: Kepala Bappenas Tegaskan Lokasi Pasti Ibu Kota Negara Menunggu Pengumuman Jokowi

3. Gubernur Kaltim Buat Pergub

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor berencana membuat payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengunci kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Payung hukum ini dimaksud untuk penataan kawasan khusus non-komersial di lokasi Ibu Kota Negara, guna mencegah adanya broker tanah.

"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.

Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.

Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.

Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Akan Buat Pergub untuk Cegah Broker Tanah

4. Fadli Zon Usul Jajak Pendapat

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ikut merespons pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.

Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.

"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.

"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.

Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus persoalan yang lebih mendesak.

Beberapa persoalan yang harus segera mendapat perhatian antara lain soal kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan energi.

5. Tanggapan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut hanyalah soal pemindahan administrasi.

Namun untuk perekonomian tetap akan di Jakarta dan tak akan berpengaruh untuk Jakarta.

"Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insya Allah akan jalan terus."

"Karena yang sedang dalam proses kan administrasi pemerintahan."

"Tapi untuk kegiatan perekonomian akan tetap di Jakarta," ucap Anies.

Menurut dia, arahan dari Presiden Jokowi, Jakarta sebagai pusat ekonomi juga tak akan berubah.

"Bahkan arahan dari Pak Presiden memang, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta."

"Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menambahkan, sebuah kota harus siap menghadapi perubahan termasuk Jakarta.

"Dan memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tidak bisa kita mau statis terus."

"Saya percaya masyarakat bisnis di Jakarta akan dengan cepat melihat kesempatan-kesempatan baru dengan ada tantangan-tantangan baru," tuturnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi/Kristian Erdianto/Zakarias Demon Daton/Akhdi Martin Pratama/Ihsanuddin)