Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politisi Partai Perindo, Arya Sinulingga mengatakan wacana pemindahan Ibu Kota sudah mencuat sejak era Presiden Soekarno.

Malahan katanya, buku hasil kajian yang dilakukan sejak dulu, banyak menumpuk di Kementerian PPN/Bappenas.

"Kajian mengenai pemindahan Ibu Kota itu Sudah dari dulu banyak banget, yang namanya Bung Karno sudah bikin kajian juga. Di Bappenas kalau kita buka buku mengenai hasil kajian, banyaknya bukan main," ujar Arya dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Tapi, walaupun banyak menumpuk di Kementerian PPN/Bappenas, berkas-berkas hasil kajian pemindahan Ibu Kota tak ada pejabat eksekutif yang berani mengeksekusinya hingga sekarang.

Alasannya, banyak dari mereka yang gundah karena pertimbangan-pertimbangan soal politik dan emosional.

Baca: Video Pernikahan Mewah Amrit Punjabi dan Sanjana Dirilis, Serasa Nonton Film Bollywood

Baca: Tergolek Lemah, Diinfus, Arie Untung Justru Bikin Sahrul Gunawan Kesal, Ini yang Terjadi

Baca: Buntut Panjang Dugaan Rasisme di Jatim, Ketua DPR Akan Minta Penjelasan Panglima TNI dan Kapolri

"Tapi tidak ada yang berani untuk mengeksekusi itu tidak ada keberanian untuk eksekutif, banyak pertimbangan mengeksekusi, pertimbangan A dan sebagainya, padahal kajiannya lengkap," ucapnya.

Kata Arya urusan mengeksekusi sesungguhnya bergantung pada pemimpinnya.

Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah berani untuk serius merealisasikan pemindahan Ibu Kota ia sebut adalah contoh pemimpin pemberani.

Apalagi Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus kemarin, secara jelas meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota ke lokasi yang baru.

"Masalah pemimpin saja. Kalau pemimpin kan sudah kelihatan, kemarin pak Jokowi sudah minta izin kok tanggal 16 di DPR saat pidato kenegaraan, tinggal di gas," pungkas Arya.