Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hadiri Milad FPI, Ini Doa Anies Baswedan untuk Habib Rizieq Shihab

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri milad ke-21 Front Pembela Islam atau FPI di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Hadiri Milad FPI, Ini Doa Anies Baswedan untuk Habib Rizieq Shihab
WARTA KOTA/Nur Ichsan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

"Kenapa sekarang yang diramaikan hanya FPI, gimana dengan ormas yang lain?"

"Apakah mereka juga sudah mengajukan perpanjajangan izin?" tuturnya.

2. Ali Ngabalin

Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).
Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Terkait polemik perpanjangan izin FPI, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Nagablin, memberikan pendapatnya.

Baca: Mendagri: Pak Jokowi Mengingatkan Semua Ormas Tak Hanya FPI

Menurut Ali Ngabalin, kebebasan pendapat dan berserikat sudah ada regulasinya.

Lebih lanjut, Ali Ngabalin menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh FPI untuk mendapat perpanjangan izin.

"Tinggal kawan-kawan dari FPI membuat program munasnya, membuat susunan pengurus baru, melaporkan terhadap hasil munas," ungkapnya saat menjadi bintang tamu di acara Apa Kabar Indonesia tvOne, seperti dilansir Tribun Jakarta.

Berita Rekomendasi

Ia menilai pernyataan Jokowi tak hanya ditujukan pada FPI saha, melainkan untuk semua ormas di Indonesia.

"Karena pernyataan Bapak Presiden itu memberikan isyarat kepada seluruh organisasi massa tidak saja Islam, atau elemen apapun," jelas Ali Ngabalin.

"Organinasi yang bertentangan dengan Pancasila yang tidak berhak ada di republik ini," ucapnya mengulangi pernyataan Jokowi.

Ali Ngabalin kemudian menegaskan pemerintah tak akan mengambil keputusan yang merugikan Indonesia.

Ia menyebutkan peraturan terkait perpanjangan surat izin ormas sudah ada sejak Jokowi belum menjadi presiden.

"Pemerintah ini tidak mungkin dzalim kepada bangsa dan republik ini," ujar Ali Ngabalin.

"Jokowi jadi presiden ya sudah ada undang-undangya," tandasnya.

Baca: Tarik Ulur Perpanjangan Izin Ormas FPI

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas