Politisi PKB Nilai Kendaraan Baru Dinas Menteri Untuk Menghemat APBN
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Eddy mendukung upaya pergantian mobil atau kendaraan dinas presiden,
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Eddy mendukung upaya pergantian mobil atau kendaraan dinas presiden, menteri dan pejabat negara.
Menurut Lukman, hal itu penting karena kendaraan yang saat ini digunakan presiden, menteri dan pejabat negara sudah berumur lebih dari 10 tahun.
"Kita juga harus memberikan kehormatan kepada presiden kita kepada menteri kepada pimpimpin lembaga negara yang saya tau memang kendaraan menteri yang hari ini dipakai itu sudah, kalau tidak salah saya, bukan 10 tahun tapi 15 tahun umurnya," kata Lukman Eddy saat ditemui di Hotel Grand Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Lukman pun menambahkan, pergantian mobil atau kendaraan dinas baru untuk menggurangi beban kekuangan negara.
Baca: Kejuaraan Bulutangkis BWF 2019: Dominasi Wakil Jepang & Tiongkok di Semifinal, Indonesia Sisa Tiga
Baca: Video Gadis Menangis di Konser Didi Kempot Viral, Ini Sosoknya, Curhat Kisah Cidro yang Ia Alami
Baca: Kisah Pemuda 24 Tahun Nikahi Sinden Berusia 50 Tahun, Destoko Kepincut Lantunan Suara Rasmiati
Sebab, jika mobil lama yang tetap dipertahankan, akan memakan biaya lebih besar dari segi perawatannya.
"Menurut saya biasanya kalau terlalu tua kendaraan-kendaraan kalau terlalu tua membebankan APBN karena pemeliharaannya misalnya ratusan kendaraan dinas itu yang usianya tua yang setiap bulan masuk bengkel misalnya atau 6 bulan masuk bengkel siapa yang membiayai pemeliharaannya itu, kan membebankan uang negara juga," ucap Anggota DPR RI ini.
Untuk itu, ia berharap pergantian kendaraan dinas presiden, menteri dan pejabat pemerintahan bisa menunjang kinerja yang lebih cepat.
"Iya dong. Harus kinerja harus lebih kencang ya ini kan fasilitas yang diberikan negara ya jangan kemudian negara sudah memberikan fasilitas yang nyaman tapi pejabatnya malah tidur," tutup Lukman.