TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain mobil presiden Jokowi yang sering mogok, ternyata mobil dinas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengalami hal yang sama sering mogok.

Tjhajo mendukung keputusan pemerintah membeli mobil dinas baru bagi presiden dan wakil presiden.

“Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada, baik tender secara terbuka maupun penganggaran terbuka disetujui DPR,” kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Baca: Cerita tentang Mobil Dinas Presiden Jokowi yang Kerap Mogok

Mobil dinas mogok

Menurut Tjahjo, pembelian kendaraan dinas baru tersebut memang diperlukan karena mobil dinas saat ini sudah beroperasi 10 tahun sejak mobil itu diproduksi di pabriknya.

Bahkan, mobil dinas yang digunakannya pun juga sering mengalami kerusakan.

“Mobil dinas Crown yang saya pakai masih bisa jalan dan dipakai, walau saya sering turun di jalan, pindah ke mobil patroli pengawal (patwal) karena mendadak mogok di jalan,” kata dia.

Menurut dia, batas pemakaian mobil selama 10 tahun menjadi standar ideal penggunaan karena lebih dari itu mobil memerlukan perawatan ekstra untuk menghindari kinerja suku cadangnya sehingga berpengaruh pada aspek keselamatan pengguna.

Tjahjo pun mengatakan, rencana pembelian mobil dinas baru itu sudah pernah dimunculkan pada 2009, ketika Presiden Joko Widodo baru terpilih sebagai kepala negara.

Namun, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengganti mobil dinasnya karena dianggap masih layak pakai saat itu.

“Lima tahun lalu berita tentang perlu atau tidak ganti mobil dinas sudah muncul, dan Bapak Presiden Jokowi memutuskan mobil dinas pejabat negara tidak ganti karena masih layak dipakai,” ujar dia seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok"

Mobil Jokowi mogok

Mobil kepresidenan yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah tidak layak karena telah berusia 10 tahun dan kerap mogok. 

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menuturkan mobil Mercedes-Benz S600 Guard yang digunakan Presiden Joko Widodo telah melebihi waktu yang ditentukan.

 Usia mobil tersebut telah mencapai 10 tahun sehingga jika ada kerusakan akan sulit untuk diperbaiki.

 "Mobil itu kan mobil khusus. Contohnya antipeluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya, jadi ada umur 10 tahun ya sudah (harus diganti, red). Kalau sudah 10 tahun kalau diperbaiki sulit," ujar Heru di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/8).

Baca: Seorang Perempuan Nekat Hentikan Mobil Presiden Jokowi di Medan, Berikut Kronologinya!

Menurut Heru penggantian mobil kepresidenan yang baru saat ini wajar karena usianya sudah melebihi 10 tahun.

Selain itu pabrikan mobil tersebut telah menyarankan kerusakan mobil tersebut akan sulit diperbaiki.

"Kami bertahap (pengadaannya). Tentu kami memahami keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lain. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," paparnya.

Baca: Harga dan Spesifikasi Mobil Dinas Baru Jokowi Beserta Menterinya, Tak Sembarang Orang Bisa Punya

Menurut Heru saat ini terdapat delapan unit mobil kepresidenan yang dibagi dua untuk presiden dan wakil presiden.

Pengadaan mobil baru diperlukan karena kegiatan presiden padat dan wilayah Indonesia luas.

"Misalnya Presiden, seperti kemarin ke Bali, berarti dari suatu tempat ke Halim sudah satu mobil, satunya harus cadangan. Sudah dua di Jakarta, nah satunya lagi di Bali, seharusnya ada cadangan, tapi kan tidak ada," ucap Heru.

Heru menuturkan mobil kepresidenan yang digunakan presiden sering mogok. Tak hanya sering mogok, sistem kelistrikan mobil kepresidenan tersebut kerap bermasalah.

Misalnya, power window tidak bisa digunakan, sistem audio yang menyala secara tiba-tiba, serta sejumlah hal lain yang membuat tidak nyaman.

"Waktu itu pernah ada indikator warna merah dan kuning menyala semua. Artinya tidak boleh dipakai," tutur Heru.

Mobil kepresidenan pernah mogok saat presiden melakukan kunjungan ke daerah. Saat itu diputuskan presiden menumpang kendaraan lain yang tidak sesuai standar mobil kepresidenan.  "Kami kalau bekerja tidak sesuai standar, ya bagaimana," kata Heru.

Selain presiden, para menteri, terutama para menteri di kabinet berikutnya, juga akan mendapatkan mobil dinas baru. Para menteri di Kabinet Kerja saat ini mengguunakan mobil Toyota Crown Royal Saloon.

Pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp152 miliar untuk pengadaan mobil baru menteri. Dari tender yang dilakukan, pengadaan mobil tersebut didapatkan oleh PT Astra Internasional yang mengajukan penawaran Rp147.229.317.000.