TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang perlu melibatkan pihak internasional dalam penyelesaian masalah di Papua, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai hal itu tidak diperlukan.

"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta melalui keterangannya, Sabtu (24/8/2019).

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS ini mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe semestinya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.

"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," jelasnya.

Baca: Rampok Toko Emas, YT Bersenjata Pistol Mainan dan Kaleng, Ini Kronologinya

Baca: Liverpool Vs Arsenal - Komparasi Gol Firmino dan Aubameyang

Baca: Lukas Enembe Ancam Pulangkan Seluruh Mahasiswa Papua, Lenis Kogoya: Kami Orang Gunung Biasa Begitu

Ia juga merasa heran jika otonomi khusus (otsus) yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun rupiah untuk pembangunan Papua, dianggap Lukas tidak ada perubahan.

"Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah selama ini. Saya kira perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan. Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua tidak mampu mengatasi masalah," tuturnya.

Namun demikian, legislator asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah terlebih dahulu fokus untuk menyelesaikan penyebab kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Papua.

Pemerintah tidak perlu berspekulasi bermacam-macam yang akan memperlebar permasalahan.

Sukamta juga berharap Pemerintah mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat.

"Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi. Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif," pungkasnya.

Pesan Amien Rais ke Pemerintah

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menunda rencana pemindahan ibu kota Indonesia.

Menurutnya sekarang ini presiden lebih baik menyelesaikan masalah kerusuhan di Papua yang dipicu persekusi dan perlakuan rasial terhadap masyarakat Papua.

"Ini masih (bisa) ditunda, untuk sementara waktu ya, tetapi yang lebih mendesak saya katakan kejadian di Sorong, di Fakfak, Manokwari dan lain lain, di mana teman-teman saudara kita Papua itu memang melampiaskan amarahnya," ujar Amien Rais dalam perayaan HUT PAN yang ke 21 di Jakarta, Jumat, (23/8/2019).

Amien Rais heran pemerintah meributkan pemindahan ibu kota ketika di sejumlah daerah terjadi kerusuhan.

Padahal menurut Amien Rais pemindahan ibu kota nya sendiri belum jelas.

Baca: Pejabat BNN Riau Gertak KaSatpol PP Pekanbaru di Tempat Dugem Siapa Kamu? Jangan Coba Lawan Saya

Baca: PON 2020 Papua Diundur? Menpora: Kendala Tidak Ada Kaitannya Dengan Keamanan

"Jadi saya heran kalau pak Jokowi sepertinya ribut sendiri mau mindah ibu kota ke tempat yang belum jelas. Ada mengatakan mungkin di Kalteng mungkin di Kaltim ada yang mengatakan kalau tengahnya bukan Kalimantan dong. Masih barat, ada yang usulkan di Sulawesi," katanya.

Amien Rais menyarankan pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan masalah di Papua.

Penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif.

Karena Amien menilai kemarahan masyarakat Papua sekarang ini sangat wajar.

Baca: Kepergok Curi Motor, Warga Temanggung Tercebur ke Sungai Sedalam 7 Meter Lalu Dihajar Massa

"Saya sangat paham karena di Papua itu yang dirasakan oleh rakyat Papua itu pertama ekologi mereka dihancurkan. Jadi itu semacam destruction, luar biasa permasalahan dari waktu ke waktu itu kan diabaikan  tidak pernah diurus dengan sungguh-sungguh nah kemudian sekarang ditambah lagi dikatakan monyet dan lain lain ya," katanya.

Amien mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah harus lah tepat.

"Hati-hati jadi pak Jokowi jangan kemariuk punya ibu kota jangan. Jangan macam macam, yang lain bisa ditunda tapi tolong Papua jangan sampai terlambat," katanya.

Menkopolhukam bertemu sejumlah tokoh

Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019).

Menkopolhukam, Kapolri, dan Panglima TNI menemui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari.

Pertemuan dilakukan pasca-kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Wiranto juga didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Dalam kesempatan tersebut Wiranto menyampikan kedatangannya bersama petinggi TNI-Polri bukan untuk mengawasi terkait kerusuhan, melainkan menyalami dan bersilaturahmi.

"Kita gembira bisa langsung menemui teman-teman semua di Sorong dan Manokwari. Tujuan kami datang ke sini bukan untuk mengawasi atau memata-matai, tapi menyalami saudara kita terutama setelah insiden yang kita sesalkan bersama," tutur Wiranto.

Wiranto mengatakan, sebelum bertolak ke Papua Barat, ia bersama Panglima TNI dan Kapolri telah menemui Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Baca: Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Baca: Legislator Gerindra Merasa Dilangkahi Pemerintah yang Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim

Baca: Program Diskon Khusus di Ajang Pameran Material dan Bahan Bangunan IndoBuildTech Fase ke-2

"Beliau berpesan, pertama sampaikan salam persaudaraan dari kepala negara kepada seluruh kepala daerah dan rakyat Papua dan Papua Barat," kata dia.

Lanjut Wiranto, insiden yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah di Papua murni ulah oknum tertentu.

"Kita yakin insiden ini dipicu bukan karena kita tak menghormati saudara warga Papua, atau karena kita melecehkan. Pelecehan dan penghinaa disusul aksi demonstrasi yang sampai membakar, itu semua tak ada kesengajaan tapi ada oknum yang tak bisa menahan diri sampai terjadi begitu," kata dia.

"Ini perbuatan oknum yang memang hobinya begitu. Bertahun-tahun kami hadapi orang usil di medsos, karena memang medsos kita sudah terlalu bebas sekali," sambungnya.

Baca: Reaksi Prada DP Ketika Mendengar Dirinya Dituntut Penjara Seumur Hidup

Baca: Program Diskon Khusus di Ajang Pameran Material dan Bahan Bangunan IndoBuildTech Fase ke-2

Menurutnya, modal dalam menghadapi hasutan dan hinaan serta adu domba adalah sabar, berfikir positif, dan saling memafaatkan.

"Saya gembira kejadian penyulut emosi berlangsung cepat dan segera berakhir, karena kesadaran kita semua, bahwa itu tak perlu dilanjutkan," imbuhnya.

Lanjut Wiranto, perusakan fasilitas yang dilakukan di sejumlah daerah sangat disesalkan, karena infrastruktur itu dibangun dari keringat dan uang rakyat.

"Ini dibangun untuk kesejahteraan, butuh lama membangun tapi dirusak bisa satu jam saja. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ada emosi karena oknum, kita selesaikan secara musyawarah mufakat, tidak perlu terpancing," harapnya.

"Dengan peristiwa kemarin itu, merupakan pelajaran berharga untuk kita sadari bahwa merawat kebersamaan dan persatuan itu sebuah keniscayaan. Mau tak mau harus dilaksanakan," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Tindak tegas

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera menindak tegas pelaku rasisme kepada mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya, Jawa Timur, beberapa lalu.

"Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum, tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian menindak tegas aparanya yang diduga melakukan rasisme.

Baca: Haji Pasangan Suami Istri asal Madura Ditinggal di Jeddah

Baca: Samsung akan Optimalkan Kue Pasar Ponsel Black Market yang Hilang

Baca: ABG Berusia 15 Tahun asal Musirawas Jadi Korban Persetubuhan, Begini Kejadiannya

Baca: Syuting Film Rumah Kentang, Luna Maya Totalitas Syuting di Tengah Kebun

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima TNI (dan Kapolri), kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, permintaan Jokowi tersebut disampaikan secara langsung ke Panglima TNI tadi malam, setelah mendarat di Jakarta usai kunjungan kerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden langsung mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam untuk membicarakan di antaranya persoalan itu (kerusuhan Papua akibat dugaan rasisme)," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menilai gejolak di Papua dan Papua Barat memang terjadi dari dugaan rasial kelompok masyarakat dan aparat kepada mahasiswa asal Bumi Cendrawasih itu.

"Ini enggak boleh terjadi (aparat rasialis). Siapa pun enggak boleh terjadi, apalagi selaku, walaupun itu oknum ya, jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis," paparnya.