Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai anggaran untuk pengadaan pin emas DPR RI dibatalkan.

"Sebaiknya dibatalkan saja anggaran untuk pin emas itu," ujar Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).

DPR telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar.

Djayani Hanan mengatakan dilihat diri nilainya memang anggaran untuk pengadaan pin emas jumlahnya terkesan kecil.

Baca: BREAKING NEWS: Sound System Kemah Budaya di Padang Panjang Roboh, 1 Siswa SD Tewas Tertimpa

Baca: BREAKING NEWS : Yuventus Tpoy Tewas Dihantam Eksavator di Amfoang Timur, Ini Kronologinya

Baca: Ramalan Bintang Besok, Minggu 26 Agustus 2019: Aquarius Hati-hatilah, Pisces Jangan Terbawa Suasana

Baca: Satu Kata Ini Mewakili Hubungan Dekat Bagus Kahfi dan Irfan Bachdim di Skuat Timnas Indonesia

Namun, menurut dia, isu pengadaan pin emas tersebut kini menjadi sorotan publik.

Kesan wakil rakyat kurang sensitif terhadap kehidupan masyarakat menjadi nilai negatif bagi citra parlemen.

"Dibanding APBN keseluruhan, memang Rp 5,5 miliar itu kesannya kecil. Tapi isu ini membuat DPR menjadi sorotan masyarakat dan mengesankan DPR kurang sensitif dengan kehidupan rakyat," jelas Djayadi Hanan.

Apalagi, imbuh dia, banyak anggota DPR menyatakan rakyat masih banyak yang hidup susah.

Sedangkan pin emas melambangkan betapa eksklusifnya gaya hidup DPR.

Karena itu dia menyarankan DPR menghentikan perdebatan mengenai pengadaan pin emas ini dengan sikap membatalkannya.

Jauh lebih baik menurut dia, perdebatan tentang DPR difokuskan pada bagaimana perbaikan kinerja mereka ke depan.

"Untuk itu isu isu tak penting harus dihindari. Maka membatalkan lebih baik. Ganti saja pin emas itu dengan bahan biasa, dan itu tidak mengurangi kehormatan anggota DPR," tegasnya.

Tak wajib