TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai terburu-buru dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.

Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansyah menilai rencana pemindahan ibukota tidak diikuti dengan publikasi kajian ilmiah yang mendukung.

"Kami juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat, tidak ditanyakan dulu kepada warga," ucap Johansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/8/2019).

Jatam memperkirakan pemindahan ibukota hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur. 

Menurut data Jatam Kalimantan Timur, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, pemindahan Ibu kota akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. 

Pasalnya, Kalimantan Timur belum memiliki perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengesahan Perda selanjutnya, akan menyesuaikan dengan kepentingan pembangunan ibu kota baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana.

"Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, Kalimantan Timur juga dinilai strategis. Lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Kalimantan Tinur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.

Alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.

Luas ibu kota baru

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektar.

Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi.

Lahan seluas 1 kilometer persegi setara dengan 100 hektar. Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar. Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta. 

Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.

Arsip pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019 menyebutkan, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario.

Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.

Lalu skenario kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.

Lebih lanjut, kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

Wilayah Samboja

Nama Kecamatan Samboja mendadak populer karena akan menjadi bagian dari lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kutai Kartangara seperti yang diumumkan Presiden Jokowi siang ini, Senin (26/8/2019).

Wilayah lainnya yang juga akan menjadi calon ibukota baru RI berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua wilayah ini berada di Provinsi Kalimantan Timur. 

Lalu, apa saja kelebihan Kecamatan Samboja yang terletak di Kalimatan Timur sehingga masuk dalam daftar calon kandidat ibu kota baru.

Berikut TribunWow.com rangkum pada Jumat (23/8/2019), lima kelebihan Kecamatan Samboja, sebagai ibu kota baru Indonesia.

1. Aman dari Bencana Alam

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pernah menuturkan bahwa wilayah Kalimantan Timur aman karena bukan merupakan jalur bencana, dikutip dari Kompas.com.

Dari peta potensi bencana, wilayah Kalimantan sendiri berada di warna hijau yang relatif aman dari bencana. 

Kantor Camat Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (WIKIPEDIA)
Berbeda dengan Pulau Jawa, Sulawesi bahkan Papua yang masuk ke dalam zona merah.

"Akhirnya kita memutuskan dari peta strategis adalah Kalimantan, karena risiko gempa kecil yang ada bencana asap kebakaran hutan, itu pun hanya beberapa area lahan gambut," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Visualisasi gempa, kecil-menengah-besar di Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun, 1973-2013

2. Punya wilayah Luas

Kalimatan Timur memiliki lahan deliniasi yang luas yakni 180.000 hektar, dengan lahan potensial mencapai 85.000 hektar, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Untuk wilayah Samboja saja, lebih luas dari ibu kota negara saat ini yakni Jakarta.

Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara dipisahkan oleh selat. (GOOGLE MAP)
Menurut data dari BPS, Jakarta memiliki luas sebesar 662,33 kilometer persegi.

Sedangkan Samboja memiliki luas 1,5 kali lipat lebih besar dari Jakarta yakni seluas 1.045,9 kilometer persegi.

3. Kepadatan penduduk rendah

Samboja diketahui memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah dibandingkan dengan Jakarta, seperti dikutip TribunJabar.id.

Angka kepadatan penduduk di Samboja adalah 54,3 jiwa per kilometer persegi.

Pada per 2017 saja daerah Samboja hanya memiliki 63.128 jiwa.

Berbeda sekali dengan Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 15.663 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Jakarta sangat banyak mencapai 10,3 juta jiwa.

Sebuah penanda milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia berada di kawasan RT 5 Kampung Sinjai, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara

4. Sudah ada pembangkit listrik 

Kecamatan Samboja mempunyai beberapa keunggulan yang di antaranya adalah memiliki pembangkit listrik tenaga gas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Camat Samboja, A. Nurkhalis, dalam telewicara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Jumat (23/8/2019).

Ahli Hutan Kalimantan Ini Meyakini Bukit Soeharto tak Dicoret & Dipilih jadi Ibu Kota Negara RI. Nurkhalis menyebut potensi dari Kecamatan Samboja, yakni pembangkit listrik tenaga gas yang sudah memasok sumber daya listrik ke wilayah tersebut.

"Tetapi beberapa pendukung lain seperti pasokan listrik sudah ada, pembangkit listrik tenaga gas yang sudah juga beroperasi di wilayah Kecamatan Samboja," ujarnya.

5. Letaknya strategis

Saat ditanya mengenai potensi Samboja, Nurkhalis menginformasikan kecamatan tersebut terletak dilokasi yang strategis dekat dengan bandara dan sudah memiliki akses jalan yang cukup baik.

"Sebagai masyarakat saya melihat bahwa Samboja memang berada di posisi yang sangat strategis," jelas Nurkhalis.

"Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari bandara kemudian posisinya juga di pinggir selat Makasar sehingga secara perkembangan potensi ekonomi, apakah pelabuhan itu atau akses jalan sebenarnya infrastrukturnya sudah cukup baik," ujar Nurkhalis.

Nurkhalis juga menuturkan mengenai infarstruktur yang bisa mendukung, seandainya Samboja menjadi ibu kota negara adalah jalan tol yang pengerjaannya masih dalam proses.

Reporter: Vendi Yhulia Susanto 

Sebagian artikel ini tayang di Kontan dengan judul Soal pemindahan ibukota, Jaringan Advokasi Tambang angkat bicara