Diperkirakan 1,5 Juta Orang Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Siapa Saja?
Dalam pemaparan Bappenas, asumsi jumlah penduduk yang akan ikut pindah ke ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.
Penulis: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Baru telah resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur disampaikan lewat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Lokasi yang dipilih adalah sebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara.
Kedua lokasi ini bertempat di Provinsi Kalimantan Timur.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.
Baca: Sebentar Lagi, Instagram Stories Akan Dibanjiri dengan Iklan
Baca: Pernah Berencana Meledakkan GBLA, Keluarga Terpidana Teroris Dapat Bantuan Mesin Jahit
Baca: Keluarga Tidak Menyangka AK Tega Membakar Hidup-hidup Suami dan Anaknya di Dalam Mobil
Dalam paparan Kementerian PPN/Bappenas untuk Acara Youth Talks, pekan lalu disebutkan asumsi jumlah penduduk yang akan ikut pindah ke ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.
Mereka terdiri dari ASN pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kemudian anggota TNI, Polri beserta keluarga, dan sejumlah pelaku ekonomi.
Sumber Dana
Bagaimana soal pembiayaannya? Presiden Joko Widodo memastikan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam pemindahan ibu kota. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun, hanya 19% yang bersumber dari APBN.
Itu pun diakui Jokowi tidak bersumber dari APBN secara murni. "Nantinya 19% berasal dari APBN, itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta," ujar Jokowi saat konferensi pers pemindahan ibu kota, Senin (26/8/2019).
Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutupi sisanya.
Antara lain dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dipakainya skema tersebut juga dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.
Mengenai pengelolaan aset, Bambang menegaskan tidak perlu dengan skema tukar guling.
