"Nggak harus tukar guling, gedung pemerintah yang ditinggalkan kemudian pemerintah dan swasta kerja sama, mereka boleh sewakan gedung itu 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk bangun di ibu kota baru," terang Bambang. 

Baca: Profil Lengkap Penajam Paser Utara, Ibukota Baru Republik Indonesia yang Diumumkan Jokowi

Bambang bilang pemerintah berfokus pada kerja sama pengelolaan aset sesuai aturan yang telah ada. Hal tersebut menyingkirkan opsi untuk penjualan aset.

Baca: Inilah Lima Kelebihan Samboja, Kecamatan di Kukar yang Akan Jadi Ibu Kota Baru RI

Pemerintah berharap aset di Jakarta bisa terus produktif. Real Estate Indonesia (REI) pun dikabarkan berminat untuk menyewakan aset pemerintah di Jakarta mengingat lokasi aset pemerintah yang strategis.

Jadi Pusat Ekonomi Dunia

Setelah Pemerintah pusat mengumumkan lokasi definitif untuk calon ibu kota baru Republik Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, hari ini, Senin (26/8/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung memberikan tanggapan.

Anies  memastikan pusat perekonomian dan bisnis Indonesia tetap akan berada di DKI Jakarta.

Ia bahkan menyebut, Jakarta ke depannya akan didorong menjadi pusat perekonomian global.

"Yang di Jakarta kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global, jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak ada pergeseran disitu," ujar Anies saat ditemui usai pengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Ia menuturkan, pembangunan Jakarta akan terus berlanjut bahkan sampai 10 tahun ke depan dengan biaya total mencapai Rp 571 triliun.

"Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBN,ABPD, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus," ujarnya. 

Sebelumnya dalam pengumuman lokasi tepat ibu kota baru, Presiden Jokowi memastikan hanya pusat pemerintahan yang akan pindah ke Kalimantan Timur, di sebagaian kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara, pusat keuangan, perdagangan, dan pusat bisnis tetap berada di DKI Jakarta.

"Rencana Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan Rp571 triliun, tetap terus dijalankan dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. Dilanjutkan," kata Jokowi.

Penjelasan Jokowi kepada warganet