Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar anggaran pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, 100 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau Gerindra, untuk biaya pemindahan ibu kota maunya 100% uang negara," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (26/8/2019).

Menurut Edhy jangan sampai pemindahan ibu kota melibatkan swasta karena menyangkut kedaulatan negara. Pembangunan ibu kota tidak boleh bergantung pada swasta atau asing.

"Yang paling penting lagi adalah pemindahan ibukota itu pembangunannya harus biaya negara jangan ada biaya swasta atau non pemerintah. karena ini adalah kedaulatan tidak boleh ada kelompok lain," katanya. 

Edhy mengatakan pihak swasta bisa dilibatkan dalam pembangunan yang bersifat penunjang ibu kota, bukan pembangunan utama ibu kotanya.

Pada prinsinsipnya menurut Edhy, sesuai arahan ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto pemindahan ibu kota sah-sah saja dilakukan. Asalkan sumber pendanaannya dari negara serta telah melalui kajian mendalam.

Baca: Tanggapan Istana Soal Artikel Dahlan Iskan yang Sebut Prabowo Miliki Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru

"Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami, yang memang Gerindra secara umum bahwa semangat untuk pindah tidak ada yang menghalangi, silakan saja Tetapi kalau mau dipilih tempat Pak Prabowo sendiri kami Gerindra ingin kalau bisa di sekitar Jakarta, misalnya Jonggol (Bogor)," pungkasnya.

Presiden sendiri mengatakan bahwa pemindahan ibu kotadari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara serta Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu akan memakan biaya Rp 466 triliun.

Pembiayaan 19 persennya akan bersumber dari APBN dengan kerja sama aset pengelolaan ibu kota.

Sementara sisanya berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN).

Tak Mudah

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak mudah dan perlu pertimbangan panjang.

Meski telah diputuskan pemerintah pada Senin kemarin (26/8), pekerjaan rumah soal ibu kota baru seperti payung hukum dan naskah akademik pun masih menunggu.