Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah calon lokasi ibu kota baru negara dikuasai oleh Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Ia menyebut, di sana ada hutan tanaman industri (HTI) yang menjadi bagian dari daerah ibu kota baru.

Namun, HTI tersebut bukan milik kedua politisi tersebut.

"Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang disebutkan nama tersebut (Hashim dan Luhut), bahwa ada HTI yang akan kena itu iya, tapi bukan milik yang disebutkan tadi," kata Sofyan di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan lokasi detail dari ibu kota negara baru, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pasalnya, kini pihaknya tengah melakukan iventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di lokasi ibu kota baru.

"Tapi kita belum bisa umumkan detailnya masih kita verifikasi, sekarang tim kita di lapangan sedang melakukan IP4T. Itu kalau IP4T sudah selesai kita akan tahu, dari indikasi awal IP4T itu lebih dari 90 persen adalah tanah negara," jelasnya.

Sofyan juga memastikan, jika nantinya harus ada pembebasan lahan yang akan dipakai untuk lokasi ibu kota baru, hal tersebut akan diselesaikan secara baik.

"Saya pikir, tanah itu relatif baik, tidak terlalu rumit karena banyaknya tanah negara, tapi sepengatahuan saya sampai sekarang tidak ada nama-nama itu," kata dia.

Peringatan Jatam

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional, mencatat industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kalimantan Timur. 

Menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, oligarki daratan Kalimantan Timur seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang sebesar 43 persen dan perkebunan 29 persen.

Merah mengatakan terdapat 1.190 izin usaha pertambangan yang berada di dua kabupaten pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).