Menteri Sofyan Djalil Bantah Keluarga Luhut dan Prabowo Kuasai Lahan Calon Ibu Kota Baru
Sofyan Djalil menyebut, di sana ada hutan tanaman industri yang menjadi bagian dari daerah ibu kota baru. Namun, HTI tersebut bukan milik keduanya.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Dari Panajam itu orang bisa naik mobil sampai jauh sekali. Melintasi trans Kalimantan. Sampai ke Banjarmasin.
Orang Kalsel yang mau ke Samarinda juga bisa ke Panajam dulu. Lalu menyeberang ke Balikpapan. Untuk meneruskan perjalanan dengan mobil sampai Samarinda.
Saya pernah memutuskan untuk menyetujui dibangunnya jembatan tol. Yang membentang panjang di atas mulut teluk itu.
Tahun 1980-an sudah ada jembatan yang menghubungkan dua sisi teluk itu. Letaknya tidak di mulut teluk. Melainkan jauh di dalam teluk. Untuk mendapatkan bentangan jembatan yang lebih pendek. Tapi karena posisi jembatan ini tidak di mulut teluk, tetap saja banyak yang memilih menyeberang dengan speed boat.
Kini sudah jelas. Lokasi yang disebutkan Bapak Presiden meliputi dua kabupaten: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Berarti lokasi itu tepat di lengkung terdalam teluk tersebut. Persis di bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI.
Berarti ibu kota baru nanti tidak perlu membangun bandara baru. Cukup menggunakan bandara Balikpapan yang sekarang.
Toh dari bandara ini sudah dibangun jalan tol ke Samarinda. Sedang dikerjakan. Kelak bisa saja ada exit di jalan tol ini. Exit ke ibu kota --yang entah apa nama kota itu nanti.
Lokasi ini letaknya juga hanya sekitar 40 km dari Bukit Soeharto --yang pernah disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota.
Berarti tidak akan ada persoalan tanah. Cukup menggunakan tanah ITCI itu --berapa ribu hektar pun.
Dan Jakarta tidak perlu galau. Tidak jadi ibu kota kan tidak apa-apa. Masih bisa jadi Bapak Kota. (Dahlan Iskan)
Dahnil Juga Membantah
Politisi Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak juga membantah soal lahan yang disebut Dahlan Iskan sebagai milik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dahnil mengatakan, lahan tersebut bukanlah milik Prabowo, tapi milik adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo melalui perusahan PT Ashari Grup.
"Itu yang digunakan untuk pilot project energi terbarukan melalui pohon aren yang dulu sempat dipersentasikan juga oleh Pak Hashim kan sebagai gerakan energi yang terbarukan yang jadi pilot project," ujar Dahnil saat dihubungi, Selasa, (26/8/2019).
Menurut Dahnil lahan tersebut merupakan hutan industri dan perkebunan. Sementara itu Prabowo sendiri kata Dahnil hanya memiliki lahan di Berau, Kalimantan Timur.
Prabowo sama sekali tidak memiliki lahan di dua Kabupaten yang akan menjadi ibu kota Indonesia yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
"Di situ engga ada, beliau punyanya di Berau," pungkas Juru Bicara Prabowo Subianto itu.
Tak Mudah Pindahkan Ibu Kota
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak mudah dan perlu pertimbangan panjang.
Meski telah diputuskan pemerintah pada Senin kemarin (26/8), pekerjaan rumah soal ibu kota baru seperti payung hukum dan naskah akademik pun masih menunggu.
Ia mengatakan, langkah pertamanya adalah di DPR. Di sana akan dikaji lebih intensif dari berbagai sektor, mulai ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya.
Dalam pembahasan di ruang dewan ini, kata JK, melalui proses dan waktu panjang.
"Jadi masih panjang ada beberapa langkah yang harus ditempuh, ke DPR dulu sampai dibahas lagi tentang RUU tata ruangnya. Baru dibuat perencanaan yang fix," ungkap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah keputusan sepihak yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.
"Karena yang nanti menetapkan bersama-sama itu pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah itu tak sepihak. Ini calon ibu kota, dan nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya," ungkap JK.
Menurut JK, pembahasan di DPR akan dilakukan pada periode DPR selanjutnya, lantaran DPR periode saat ini akan berakhir.
"Tahun ini kan sudah sangat pendek, tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi nanti dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya.
DPR juga itu belum terbentuk, itu mengatur komisinya, mengatur apanya itu, makan tempo juga itu. Deal-dealnya," jelas JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.
Untuk memuluskan keputusan tersebut, Jokowi mengaku telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama membuat undang-undang. Menurut Jokowi, setelah dikirimnya surat tersebut, maka pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, memprediksi, pemindahan ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024.
Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK)
Ia menuturkan, ada sejumlah tahapan yang perlu dirampungkan selama tahun 2020 seperti, menyiapkan naskah akademik RUU, master plan, urban planning, field desain, desain bangun dasar, hingga lahan.
Untuk fase awal pembangunan rencananya dilakukan pada akhir 2020.
"Kita harapkan tahun 2024 paling lambat proses pemindahan ibu kota dilakukan," ungkapnya.
Rampung di 2024
Terkait lokasi calon ibu kota baru RI yang diumumkan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.
Finalisasinya diharapkan rampung 2024.
Dia mengatakan, fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi.
"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang PS Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.