Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah calon lokasi ibu kota baru negara dikuasai oleh Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Ia menyebut, di sana ada hutan tanaman industri (HTI) yang menjadi bagian dari daerah ibu kota baru.

Namun, HTI tersebut bukan milik kedua politisi tersebut.

"Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang disebutkan nama tersebut (Hashim dan Luhut), bahwa ada HTI yang akan kena itu iya, tapi bukan milik yang disebutkan tadi," kata Sofyan di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan lokasi detail dari ibu kota negara baru, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pasalnya, kini pihaknya tengah melakukan iventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di lokasi ibu kota baru.

"Tapi kita belum bisa umumkan detailnya masih kita verifikasi, sekarang tim kita di lapangan sedang melakukan IP4T. Itu kalau IP4T sudah selesai kita akan tahu, dari indikasi awal IP4T itu lebih dari 90 persen adalah tanah negara," jelasnya.

Sofyan juga memastikan, jika nantinya harus ada pembebasan lahan yang akan dipakai untuk lokasi ibu kota baru, hal tersebut akan diselesaikan secara baik.

"Saya pikir, tanah itu relatif baik, tidak terlalu rumit karena banyaknya tanah negara, tapi sepengatahuan saya sampai sekarang tidak ada nama-nama itu," kata dia.

Peringatan Jatam

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional, mencatat industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kalimantan Timur. 

Menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, oligarki daratan Kalimantan Timur seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang sebesar 43 persen dan perkebunan 29 persen.

Merah mengatakan terdapat 1.190 izin usaha pertambangan yang berada di dua kabupaten pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari total izin tersebut yang diterbitkan pemerintah Kalimantan Timur sebanyak 625 izin berada di Kutai Kartanegara.

Izin tambang itu berada di Kecamatan Samboja dan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi calon wilayah ibu kota baru.

"PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan tambang terbesar di Samboja akan sangat diuntungkan," jelas Merah.

Baca: Kakorlantas: Ganti ke Smart SIM Bisa Dilakukan Saat Perpanjangan

Merah menerangkan, Singlurus Pratama merupakan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seluas 24.760 hektare.

Sama seperti di Kutai Kartanegara, Merah mengatakan kawasan Penajam turut jadi bagian ibu kota yang merupakan lokasi konsesi PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama.

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Prabowo Hanya Punya Lahan di Berau

Perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo Subianto.

"Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku Penajam," ungkap Merah.

Senada dengan Jatam, matan Menteri BUMN era SBY, Dahlan Iskan, mengaku paham betul kondisi dua kabupaten pilihan Jokowi untuk dijadikan ibu kota baru.

Dalam situs pribadinya, Disway.id, Dahlan menyatakan kawasan Penajam dan Kutai tadinya merupakan kawasan hijau yang menghasilkan dolar tanpa henti melalui penebangan pohon.

Hak penebangan hutan itu diberikan ke perusahaan asing dari Amerika yang bernama ITCI (International Timber Corporation Indonesia).

Kini, kata Dahlan, pemilik ITCI bukan lagi berasal dari asing, melainkan telah menjadi milik Prabowo Subianto.

Berikut tulisan Dahlan Iskan tentang ibu kota baru dan menyebut nama Prabowo dalam tulisannya dari https://www.disway.id/r/ 576/ibu-kota-baru

Saya tahu lokasi itu. Yang direncanakan jadi ibu kota baru Republik Indonesia itu. Yang kemarin diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi itu.

Di Kaltim ada kota besar bernama Balikpapan. Dua jam penerbangan dari Jakarta. Balikpapan disebut juga kota minyak. Sejak zaman Belanda. Ada kilang minyak di sana. Seperti juga Dumai di Riau dan Pangkalan Brandan di Sumut. 

Yang terpenting di Balikpapan ada Teluk Balikpapan. 

Teluk itu sangat panjang. Menjorok masuk ke dalam daratan Kalimantan. Kota Balikpapan berlokasi di mulut kanan Teluk itu. Lokasi ibu kota baru nanti di kiri Teluk tersebut. 

Di tengah teluk itu ada pulau kecil. Saya pernah ingin membelinya. Saya anggap ideal untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Thorium. Tentu saya urungkan saja niat itu. Pulau itu akan berada persis di depan ibu kota. Posisinya lebih dekat dari Pulau Seribu yang di depan pantai Jakarta. Pulau ini hanya 1 km dari pantai ibu kota baru itu.

Kalau jadi.

Teluk itu begitu panjangnya. Pantai di kiri teluk itu sebagian masuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagian lagi masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Yakni yang posisinya melengkung di ujung teluk. Melengkung sampai sisi kanan teluk. Sampai dengan wilayah kota Balikpapan.

Dari ibu kota baru itu nanti orang bisa memandang gemerlapannya Kota Balikpapan. Yang konturnya berbukit-bukit. Lampu di atas bukit-bukit itu pun akan terlihat indah. Bercampur dengan lampu di pinggir pantai. Yang pantulan cahayanya berkilauan di atas air laut.

Itu kalau ibu kotanya dibangun di dekat pantai.

Air di teluk ini dalam. Tapi tenang. Tidak pernah terjadi pendangkalan. Tidak ada sungai besar yang bermuara di teluk itu.

Ketika kawasan itu masih hutan pernah disebut sebagai kawasan emas hijau. Kayunya menghasilkan dolar tidak henti-hentinya. Kayu-kayu besar ditebang. Diekspor dalam bentuk gelondongan. Lewat teluk itu.

Hak penebangan hutan itu diberikan ke perusahaan asing. Dari Amerika. Namanya: ITCI (International Timber Corporation Indonesia). Yang berpusat di Oregon itu.

Sebut saja nama ITCI. Di tahun 1970-an. Semua orang Kaltim tahu. Dekade itu saya hidup di Kaltim. Menjadi aktivis mahasiswa di sana. Juga memulai karir wartawan dari sana.

Tentu sudah tidak ada lagi hutan itu di sana. Juga tidak ada lagi ITCI. Pemilik perusahaan itu sudah bukan orang Amerika lagi. Sudah berganti orang Indonesia. Namanya Prabowo Subianto. 

Tapi masih ada tambang-tambang batu bara di sekitarnya. 

Untuk menuju lokasi itu tentu harus melalui mulut Teluk Balikpapan. Mulut teluk ini ramai sekali. Banyak lalu-lintas speed boat. Atau kapal rakyat. Orang Balikpapan banyak yang menyeberang ke Panajam, satu kecamatan di Paser. Orang Panajam banyak menyeberang ke Balikpapan. Hanya 15 menit. 

Dari Panajam itu orang bisa naik mobil sampai jauh sekali. Melintasi trans Kalimantan. Sampai ke Banjarmasin.

Orang Kalsel yang mau ke Samarinda juga bisa ke Panajam dulu. Lalu menyeberang ke Balikpapan. Untuk meneruskan perjalanan dengan mobil sampai Samarinda.

Saya pernah memutuskan untuk menyetujui dibangunnya jembatan tol. Yang membentang panjang di atas mulut teluk itu.

Tahun 1980-an sudah ada jembatan yang menghubungkan dua sisi teluk itu. Letaknya tidak di mulut teluk. Melainkan jauh di dalam teluk. Untuk mendapatkan bentangan jembatan yang lebih pendek. Tapi karena posisi jembatan ini tidak di mulut teluk, tetap saja banyak yang memilih menyeberang dengan speed boat. 

Kini sudah jelas. Lokasi yang disebutkan Bapak Presiden meliputi dua kabupaten: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Berarti lokasi itu tepat di lengkung terdalam teluk tersebut. Persis di bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI.

Berarti ibu kota baru nanti tidak perlu membangun bandara baru. Cukup menggunakan bandara Balikpapan yang sekarang. 

Toh dari bandara ini sudah dibangun jalan tol ke Samarinda. Sedang dikerjakan. Kelak bisa saja ada exit di jalan tol ini. Exit ke ibu kota --yang entah apa nama kota itu nanti.

Lokasi ini letaknya juga hanya sekitar 40 km dari Bukit Soeharto --yang pernah disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota.
Berarti tidak akan ada persoalan tanah. Cukup menggunakan tanah ITCI itu --berapa ribu hektar pun. 

Dan Jakarta tidak perlu galau. Tidak jadi ibu kota kan tidak apa-apa. Masih bisa jadi Bapak Kota. (Dahlan Iskan)

Dahnil Juga Membantah

Politisi Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak juga membantah soal lahan yang disebut Dahlan Iskan sebagai milik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dahnil mengatakan, lahan tersebut bukanlah milik Prabowo, tapi milik adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo melalui perusahan PT Ashari Grup.

"Itu yang digunakan untuk pilot project energi terbarukan melalui pohon aren yang dulu sempat dipersentasikan juga oleh Pak Hashim kan sebagai gerakan energi yang terbarukan yang jadi pilot project," ujar Dahnil saat dihubungi, Selasa, (26/8/2019).

Menurut Dahnil lahan tersebut merupakan hutan industri dan perkebunan. Sementara itu Prabowo sendiri kata Dahnil hanya memiliki lahan di Berau, Kalimantan Timur.   

Prabowo sama sekali tidak memiliki lahan di dua Kabupaten yang akan menjadi ibu kota Indonesia yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

"Di situ engga ada, beliau punyanya di Berau," pungkas Juru Bicara Prabowo Subianto itu.

Tak Mudah Pindahkan Ibu Kota

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak mudah dan perlu pertimbangan panjang.

Meski telah diputuskan pemerintah pada Senin kemarin (26/8), pekerjaan rumah soal ibu kota baru seperti payung hukum dan naskah akademik pun masih menunggu.

Ia mengatakan, langkah pertamanya adalah di DPR. Di sana akan dikaji lebih intensif dari berbagai sektor, mulai ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya.

Dalam pembahasan di ruang dewan ini, kata JK, melalui proses dan waktu panjang.

"Jadi masih panjang ada beberapa langkah yang harus ditempuh, ke DPR dulu sampai dibahas lagi tentang RUU tata ruangnya. Baru dibuat perencanaan yang fix," ungkap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah keputusan sepihak yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.

"Karena yang nanti menetapkan bersama-sama itu pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah itu tak sepihak. Ini calon ibu kota, dan nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya," ungkap JK. 

Menurut JK, pembahasan di DPR akan dilakukan pada periode DPR selanjutnya, lantaran DPR periode saat ini akan berakhir.

"Tahun ini kan sudah sangat pendek, tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi nanti dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. 

DPR juga itu belum terbentuk, itu mengatur komisinya, mengatur apanya itu, makan tempo juga itu. Deal-dealnya," jelas JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

Untuk memuluskan keputusan tersebut, Jokowi mengaku telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama membuat undang-undang. Menurut Jokowi, setelah dikirimnya surat tersebut, maka pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, memprediksi, pemindahan ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024.

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK)
Ia menuturkan, ada sejumlah tahapan yang perlu dirampungkan selama tahun 2020 seperti, menyiapkan naskah akademik RUU, master plan, urban planning, field desain, desain bangun dasar, hingga lahan.

Untuk fase awal pembangunan rencananya dilakukan pada akhir 2020.

"Kita harapkan tahun 2024 paling lambat proses pemindahan ibu kota dilakukan," ungkapnya.

Rampung di 2024

Terkait lokasi calon ibu kota baru RI yang diumumkan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Finalisasinya diharapkan rampung 2024.

Dia mengatakan, fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi.

"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang PS Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).