TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, masih jauh.

Pemindahan ibu kota baru sebatas niat belum sampai pada rencana.

"Ini kan yang saya lihat baru niat yang disampaikan. Nah niat ini kan memerlukan satu kajian, dokumen-dokumen yang mengikutinya. Jadi sebagai niat sudah kita tahulah ada niat itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).

Fadli mengatakan sebagai sebuah rencana perlu ada kajian komprehensif dalam memindahkan ibu kota.

Baca: Jokowi Diminta Jadikan Pasar Tradisional di Ibu Kota Baru Sebagai Percontohan

Belum ada road map dan naskah akademik untuk membangun ibu kota baru.

"Baru pakai Powerpoint-power point sederhana aja kita lihat ya. Jadi ini masih jauh lah," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai Jokowi terlalu tergesa-gesa memindahkan ibu kota.

Jokowi terlalu memaksakan diri agar dapat dikenang dalam masa kepemimpinannya.

"Padahal menurut saya tidak semudah itu, rancangan pemindahan Ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan Ibukota-Ibukota yang lain," pungkasnya.

Harga tanah naik

Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur.

Pasca pengumuman tersebut, para spekulan atau makelar tanah mulai bermunculan untuk mencari lokasi yang strategis di dekat Ibu Kota Negara.

Harga tanah yang diprediksi menjadi lokasi Ibu Kota Negara pun melonjak sampai berlipat-lipat.

Lahan yang sebelumnya kurang dilirik atau kurang laku dijual, kini sudah mulai dilirik para spekulan tanah.