ILUNI UI Dorong Pemerintah Lakukan Dialog Publik Rencana Kepindahan Ibu Kota Negara
Dengan dialog publik, menurut Andre, pemerintah bisa memahami hal-hal apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait isu ini
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) menyambut baik inisiatif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, yang juga alumnus UI, menggelar diskusi mengenai rencana pemindahan ibu kota negara bersama perwakilan alumni UI, Selasa, (27/8/2019), di Kantor Bappenas, Jakarta.
Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara merupakan isu terhangat saat ini yang mengundang keingintahuan publik.
Baca: Menteri Basuki: Uang Muka Bangun Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar
Masih banyak ruang bagi penjelasan pemerintah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.
"Karena itu, perlu banyak dialog mengenai isu ini yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas. Semakin banyak dialog publik yang membahas mengenai ini, diharapkan pemahaman publik mengenai penyebab dan tujuan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara bisa meningkat," katanya dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu (28/8/2019).
Dengan dialog publik, menurut Andre, pemerintah bisa memahami hal-hal apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait isu ini, terutama dampaknya bagi Jakarta dan daerah sekitar calon ibu kota negara yang baru, maupun untuk Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah pun bisa mendapatkan banyak masukan dari masyarakat yang bermanfaat untuk pematangan konsep dan perencanaan pemindahan ibu kota negara.
ILUNI UI menyampaikan kesiapannya untuk ikut memfasilitasi berbagai dialog publik mengenai isu pemindahan ibu kota negara ini.
"Ini karena isu pemindahan ibu kota negara ini bukan milik pemerintah atau eksekutif semata, melainkan juga milik parlemen selaku perwakilan masyarakat Indonesia, dan tentu saja milik masyarakat Indonesia secara keseluruhan," katanya.
Andre mengatakan, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan secara detail dan mendalam dari pemerintah mengenai rencana ini.
Masyarakat Indonesia pun berhak untuk menyampaikan masukan, kritikan, gagasannya, untuk menguji rencana pemindahan ibu kota negara ini.
"Kebutuhan dialog publik mengenai rencana pemindahan ibu kota negara ini sebagai ruang temu bagi gagasan-gagasan dari berbagai spektrum, sangatlah mendesak, mengingat pemerintah ingin rencana ini segera direalisasikan," ucapnya.
Dalam diskusi terbatas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dengan alumni UI kemarin (27/2/2019), pemerintah menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pertama adalah beban berat Jakarta yang merupakan pusat segalanya, kepadatan penduduk, kualitas udara dan suplai air, penurunan muka tanah, dan kemacetan.
Baca: Benarkan Memindahkan Ibu Kota Juga Ikut Memindahkan Masalah dari Jakarta ke Kalimantan Timur?
Kedua, pemilihan lokasi ibu kota baru yang sudah memenuhi pertimbangan ekonomi, sosial budaya, geografis, dan pertahanan keamanan.
Ketiga, pemindahan ibu kota negara ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.
Perwakilan alumni UI yang hadir, mengapresiasi kesediaan Bambang Brodjonegoro selaku sesama alumnus UI yang merupakan Menteri PPN/Kepala Bappenas, untuk berdiskusi secara langsung mengenai isu ini.
Niat baik pemerintah dalam meluncurkan rencana ini pun diapresiasi.
Hanya saja sebagai inisiatif baru, tanggapan publik sangat beragam, oleh karena itu ILUNI UI mendukung dan mendorong banyak diskusi publik dari berbagai aspek terkait perpindahan ibukota ini.
ILUNI UI siap memfasilitasi dan berkolaborasi sebagai ruang temu bagi semua pihak agar lebih paham soal rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.