Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajukan revisi Undang-Undang Pemilu khususnya soal larangan mantan koruptor maju dalam Pilkada dinilai tepat.

"Ini adalah upaya yang sesuai dengan kerangka hukum yang benar, dimana pembatasan hak politik yang merupakan bagian dari HAM bisa diatur dalam Undang-Undang," ujar pegiat antikorupsi, Hendrik Rosdinar kepada Tribunnews.com, Rabu (28/8/2019).

Karena itu menurut Hendrik Rosdinar, revisi ini harus direspons Presiden Jokowi dengan mengajukan revisi Undang-Undang kepada DPR.

Baca: 5 Fakta Anak Injak Kepala Ibunya, Kini Ikuti Pelatihan Kerja Hingga Lihat Air Mata Ibu Terakhir

Baca: Listrik di Jakarta dan Tangerang Sore Ini Mulai Normal Setelah 11 Gardu Induk Berhasil Dinyalakan

Baca: Wanita Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kebon Jeruk, Diduga Korban Pembunuhan

"Ini akan menjadi tolok ukur bagi keseriusan Presiden dalam memberantas korupsi, terutama jika kita mengaca pada data Kepala Daerah yang terkena OTT KPK maupun jeratan oleh Aparat penegak hukum lainnya," jelas Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) ini.

Dia menilai, Revisi Undang-Undang Pemilu akan menjadi terobosan di tengah tidak berhasilnya hukuman penjara dalam memberika efek jera bagi Kepala Daerah mantan koruptor.

Kasus Bupati Kudus adalah contohnya.

Dia yakin, Presiden Jokowi akan merespons rekomendasi tersebut dengan baik, demikian pula DPR.

"Karena jika mereka tidak merespons dengan baik, maka publik akan mempertanyakan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di daerah, khususnya yang melibatkan kepala daerah," tegasnya.

Mardani setuju 

Wakil Ketua Komis II DPR RI Mardani Ali Sera setuju dengan usulan KPK mantan Narapidana kasus korupsi dilarang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat dengan usulan KPK bahwa eks Napi korupsi dilarang ikut Pilkada.

"Setuju ada pembatasan bagi eks koruptor," kata Mardani saat dihubungi, Selasa, (30/7/2019).

Ia mengatakan setiap orang memang memiliki hak untuk maju dalam Pemilihan Umum atau pemilihan Kepala Daerah.

Baca: Anies Tidak Akan Diam Melihat Potensi Reklamasi Pulau H Dilanjutkan

Baca: Peneliti LIPI Berharap Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya Sekadar Atasi Kemacetan

Baca: Dianggap Kadaluarsa, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Pengamen Korban Salah Tangkap

Baca: Viral Bocah SD ke Sekolah Tanpa Alas Kaki, Setelah Dikunjungi Ceritanya Lebih Lebih Miris