Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) M. Iqbal bahkan kesulitan menghubungi kepolisian di Papua untuk mengetahui kondisi terbaru.

"Pak Kadiv masih coba berkomunikasi dengan teman-teman. Soalnya memang lagi kesulitan. Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Namun, informasi terakhir yang berhasil dihimpun, terdapat sejumlah kerusakan fisik akibat rusuh itu.

Massa pengunjuk rasa sempat membakar beberapa gedung dan pertokoan di sepanjang Abepura, Entrop dan Jayapura.

Selain itu, bangunan Kantor Telkomsel dan Pos Jayapura juga turut terkena imbas kerusuhan.

Dedi memastikan, aparat keamanan berusaha maksimal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayapura.

"Namun demikian, beberapa properti masyarakat ada yang rusak, fasilitas publik ada yang terbakar."

"Namun demikian aparat TNI-Polri berusaha semaksimal mungkin mendinginkan situasi bersama tokoh masyarakat," ungkap Dedi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, kebijakan pemerintah memblokir akses jaringan internet di Papua bukan sewenang-wenang.

Menurut dia, langkah pemblokiran internet untuk menjaga keamanan nasional.

"Kalau pemerintah bertindak itu (pemblokiran internet) bukan sewenang-wenang, bukan melanggar hukum, tetapi semata-mata menjaga keamanan nasional, menjaga keutuhan nasional," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto menegaskan, pihaknya tak segan-segan untuk mengurangi kecepatan akses jaringan internet di Papua jika penyebaran informasi hoaks di media sosial membahayakan kepentingan bangsa.

"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, enggak ada masalah, tetapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," ujar dia.

Wiranto mengatakan, alasan pemerintah memblokir jaringan internet salah satunya penyebaran berita bohong sebagai alat propaganda sehingga dapat menyerang pemerintah.

Berita bohong, menurut dia, rawan disebarkan melalui medsos.

"Itu lewat apa? Lewat medsos. Apa kita biarkan? provokasi, membakar-bakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial," ucap Wiranto.

Pemblokiran akses jaringan internet dimulai sejak Rabu (21/8/2019).

Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019.

Pemerintah belum bisa memastikan kapan blokir akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun meminta maaf akan hal itu.

“Saya bersimpati kepada saudara-saudara kita di Papua."

"Saya mohon maaf kalau memang (pemblokiran akses layanan data) ini turut memberi dampak,” kata Rudiantara ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/8/2019), dikutip dari KOMPAS.id.

Menurut dia, propaganda melalui dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski diakuinya suasana sudah kondusif.

Propaganda yang ia maksud tak hanya terjadi di lingkup nasional tapi sudah menyebar ke dunia internasional.

Rudiantara menyampaikan, mayoritas konten yang disebar di dunia maya bertentangan dengan hukum, antara lain, memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba.

Itulah alasannya blokir internet belum kunjung dicabut.

(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Kompas.com/John Roy Purba/Devina Halim/ Haryanti Puspa Sari)