TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI menyatakan empati mendalam atas berbagai kejadian yang melukai rasa kemanusiaan orang Papua akhir-akhir ini.

Untuk itu, agar tercipta kondisi damai di Tanah Papua, maka PNPS GMKI mendorong pemerintah untuk menempuh jalan dialog damai.

“Sebagai sesama anak bangsa, atas nama kemanusiaan kami juga terluka bersama semua masyarakat Papua. Untuk itu, kami mendorong pemerintah pusat agar dapat mengedepankan supremasi hukum dan menghindari semua upaya represif guna menghindari jatuhnya korban jiwa yang akan semakin menambah luka masyarakat,” kata Ketua Umum PNPS GMKI Febry C Tetelepta, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (31/8/2019).

Untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif, PNPS GMKI meminta semua pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat di Tanah Papua untuk dapat berperan secara lebih efektif dalam penciptaan kondisi damai di Tanah Papua.

Baca: Nikita Mirzani Labrak Elza Syarief di Hotman Paris Show, Berbuntut Umpatan Pelacur dan Sampah

“Kami menghimbau semua elemen masyarakat di Tanah Papua untuk menahan diri dan menghindari semua upaya provokasi yang akan semakin memperburuk situasi keamanan di Papua,” tegasnya.

PMKRI Siap Fasilitasi Dialog Jakarta - Papua

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menilai permintaan maaf dari Pesiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat tinggi negara lainnya terhadap masyarakat Papua tidak akan berdampak apa-apa.
Karena tidak menyentuh hati masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PP PMKRI Juventus Prima Yoris Kago kepada Tribunnews.com, Jumat (30/8/2019).

Selain itu cara negara memperlakukan Papua tidak menampakan wajah persaudaraan.

Sehingga gelombang aksi besar-besaran masyarakat Papua dalam dua minggu terakhir yang dipicu oleh tindakan rasisme dan intimidasi dari ormas dan aparat terhdap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya belum lagi surut.

Kemudian pada Kamis (29/09/2019), aksi protes kembali memanas di Jayapura. Aksi ini memperpanjang potret buram wajah bangsa Indonesia.

Massa aksi yang memanas kemudian membakar kantor Majelis Rakyat Papua dan fasilitas layanana publik seperti kantor Telkom, kantor pos dan SPBU yang lokasinya berjejeran.

Untuk itu, PP PMKRI siap mengambil langkah tengah dengan menginginkan adanya dialog Jakarta-Papua.

Baca: 3 Pengakuan Mengejutkan Aulia Kesuma, Benarkan KV Pembakar Pupung & Dana adalah Anak Kandungnya

Hal ini sebelumnya sudah disuarakan PP MKRI di depan Istana Negara, Jakarta Pusat dengan menunut pemerintah tidak boleh menganggap tindakan rasisme adalah hal biasa.