Wiranto: Tak Ruang untuk Referendum, NKRI Harga Mati
Pemerintah memastikan menutup ruang dialog soal referendum atau kemerdekaan Papua, menyusul adanya gejolak di Bumi Cenderawasih hingga saat ini.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan menutup ruang dialog soal referendum atau kemerdekaan Papua, menyusul adanya gejolak di Bumi Cenderawasih hingga saat ini.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah telah menemui tokoh masyarakat, para pemuda, dan juga perwakilan legislatif asal Papua maupun Papua Barat untuk bersama-sama menghentikan kerusuhan.
Menurutnya, dialog akan terus dibangun tetapi dilakukan setelah kondisi di Papua dan Papua Barat kondusif.
"Kesepakatan kita (dalam dialog) tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati," tegas Wiranto di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
Baca: Wiranto: Kami Tahu Siapa yang Coba Dapat Untung dari Kerusuhan di Papua
Baca: BPBD Kaltim Temukan 17 Titik Api, Dua di Antaranya Dekat dengan Lokasi Calon Ibu Kota Baru
Baca: Hanya Gara-gara Dilirik, Pecatat TNI Ini Tersingung dan Bakar Mobil Pajero Orang yang Meliriknya
Wiranto menilai, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari negara Indonesia dan hal tersebut telah diputuskan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Jadi Papua dan Papua Barat bagian sah dari Indonesia," ucap Wiranto.
Menurut Wiranto, dialog dengan pihak Papua dan Papua Barat tidak akan membicarakan soal salah menyahkan, tetapi secara bersama-sama memulihkan suasana tanah Papua.
"Kita bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan, situasi menegangkan, situasi yang panas, bisa masuk suasana damai," papar Wiranto.
Jokowi gelar rapat terbatas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019) untuk menggelar rapat terbatas terkait gejolak di Papua.
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum, tidak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," ucap Jokowi dalam pengantar rapat terbatas.
Menurut Jokowi, kondisi Papua maupun Papua Barat harus dijaga dan segera dipulihkan agar semua kegiatan masyarakat kembali normal.
Baca: Cut Meyriska Pamerkan Kekompakan Roger Danuarta dan sang Ayah Mertua Saat Belanja Bareng
Baca: Satu Klub yang Tak Diperbolehkan Inter Milan untuk Pinjam Icardi
Baca: 4 Amalan Sunah Bulan Muharram Mulai dari Puasa Asyuro, Puasa Tasua hingga Menyantuni Anak Yatim
"Segera diperbaiki sehingga aktivitas publik, pemerintahan pulih, saya percaya warga Papua cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.