TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ibu kota baru akan menempati dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejak disampaikan ke publik pada Senin (26/8/2019) lalu, bagaimana minat investasi di Kaltim?

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana, mengatakan, sejauh ini belum ada tanda-tanda investor yang berminat lakukan investasi di Kaltim.

Kondisi ini dilihat berdasarkan layanan Online Single Submition (OSS) atau perizinan invetasi melalui digital.

"Kelihatannya belum. Belum kelihatan kalau minat minat investor ke arah sana," kata Husen ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Husen mengatakan, meskipun dalam sistem OSS belum ada pengajuan izin, namun pemberitaan media untuk investasi di lokasi calon ibu kota sudah terlihat. Khususnya pada sektor infrastruktur/konstruksi.

"Kalau di media-media sudah kelihatan mungkin ada investor yang tertarik untuk membangun infrastruktur di sana kan," tuturnya.

Dia menuturkan, pada tahun 2019 arus investasi diprediksi lebih besar dibanding periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BKPM, selama kuartal II 2019 realisasi investasi naik sekitar 13,5 persen dengan nilai Rp 200,5 triliun dibanding periode sebelumnya.

"Memang trennya investasi PMDN dan PMA naik, karena ada perbaikan pelayanan dan juga (kondisi) investasi membaik," ungkapnya.

Data BKPM sepanjang triwulan II 2019, setidaknya ada lima kawasan yang menikmati invetasi paling besar baik Penanaan Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Di antaranya Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Kota Pindah, Bagaimana Minat Investasi di Kalimantan Timur?"

Kawasan Penyangga Mandiri Pangan