TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Benny Wenda mendadak muncul disebut-sebut sebagai 'dalang' di balik kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat.

Diketahui, Benny Wenda adalah Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Baca: Sikapi Adanya Keterlibatan Asing, Pemerintah Batasi Akses untuk Orang Asing Datang ke Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai tuduhan yang mengarah ke Benny Wenda tersebut justru akan merugikan Pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kalau itu hanya pernyataan politik dan bukan pernyataan hukum dengan kata lain tidak diikuti oleh penjelasan adanya bukti-bukti hukum, maka pernyataan itu tidak memiliki kredibilitas yang kuat dan itu malah merugikan pemerintah sendiri," ujar Usman Hamid saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Baca: Ikut Aksi Demo di Papua, 4 WNA Australia Dideportasi

Di sisi lain, lanjut Usman Hamid, pernyataan Moeldoko tersebut seolah menguatkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengadapi upaya internasionalisasi masalah Papua.

Usman Hamid mengatakan, hal ini justru semakin menjauhkan pemerintah dalam menyelesaikan akar permasalahan kerusuhan di Papua, yakni rasisme.

Pernyataan Moeldoko

Baca: Sosok Benny Wenda yang Disebut Moeldoko jadi Dalang Kerusuhan di Papua

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.