Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto menyinggung adanya berita bohong atau hoaks yang disebarkan guna mengadu domba masyarakat Papua terkait kondisi di lapangan. 

Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk segera meluruskan informasi tersebut.

Baca: Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Keterlibatan Asing Dalam Insiden Kerusuhan di Papua

Pasalnya, hoaks itu juga digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah. 

"Beliau (Presiden) memerintahkan untuk segera menyampaikan informasi yang benar lewat media. Kenapa? Agar dapat menetralisir berita hoaks dan palsu yang didesain untuk mengacaukan informasi, mendiskreditkan pemerintah, adu domba masyarakat Papua, memelihara kekacauan di sana," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019). 

Wiranto menjelaskan upaya adu domba tersebut sudah berhasil dilakukan di Papua.

Baca: Anak Petani Lolos Akmil Usai 10 Kali Gagal, Tangannya Penuh Luka Lantaran Bantu Orangtua di Sawah

Hal itu terlihat dari adanya benturan yang terjadi antara orang asli Papua dengan masyarakat pendatang. 

Mantan Panglima ABRI (TNI -red) itu mengatakan banyak fasilitas dari masyarakat pendatang yang disebut paguyuban nusantara dirusak akibat adu domba. 

"Saat kejadian banyak fasilitas milik masyarakat pendatang juga dirusak. Mereka sepakat untuk menghentikan itu, duduk bersama membicarakan kehidupan yang damai. Jadi kita bersyukur kita dapat pertahankan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wiranto memastikan situasi di lapangan atau wilayah Papua saat ini sudah berangsur pulih.

Untuk memastikan itu, pihaknya mengirimkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Sesmenko Polhukam untuk langsung meninjau ke Papua. 

Wiranto menyebut keduanya datang ke Papua untuk menemui masyarakat dan mengetahui situasi di lapangan.

Baca: Jumlah Kerugian dari Kerusuhan Papua, Menteri PUPR Ungkap Capai Puluhan Miliar

Dan di lapangan pun fasilitas publik sudah mulai beroperasi, meski praktek belajar mengajar masih belum dilakukan. 

"SPBU sudah menjual (BBM). Pertokoan dan perkantoran sudah buka, sekolah masih diliburkan," kata Wiranto.

Layanan internet masih dibatasi

Layanan data internet di Papua dan Papua Barat masih diblokir sejak unjuk rasa berujung kerusuhan terjadi di wilayah tersebut hingga saat ini.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan untuk saat ini pihaknya masih belum memulihkan layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat lantaran belum normalnya situasi disana.

Baca: Soal Kerusuhan Papua, Menkopolhukam Wiranto : Ya Terserah Kita Mau Umumkan Jumlah Korban atau Tidak

"Belum (dipulihkan layanan internetnya,-red). Sekarang masih belum ada laporan (situasi benar-benar normal) itu tadi," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Namun, Wiranto berjanji pemulihan layanan internet hingga penarikan aparat gabungan TNI-Polri akan dilakukan apabila situasi sudah berlangsung normal kembali.

"Internet itu kan saya sudah janji. Internet lalu penarikan pasukan. Tapi karena keadaan seperti ini, terpaksa kita lakukan itu dan saya berjanji akan tarik pasukan, akan kita kembalikan normal media sosial kita agar aktivitas tidak terganggu. Kalau keadaan betul-betul normal, detik itu akan kita normalkan lagi," kata Wiranto.

Lebih lanjut, mantan Panglima ABRI (TNI-red) itu turut menyinggung aksi pembatasan layanan data internet itu dilakukan bukan tanpa sebab.

Baca: Pemerintah Dinilai Rugi Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan di Papua

Menurutnya, hal ini terjadi karena merupakan reaksi dari aksi kerusuhan yang ditimbulkan.

"Aktivitas (pemblokiran dan penambahan pasukan) ini kan ada satu reaksi karena ada aksi. Kalau nggak ada aksi yang timbulkan kerusuhan dan suasana panas, nggak ada pelemotan medsos, penambahan pasukan," tandasnya.

Warga asing yang ingin datang ke Papua dibatasi

Pihak asing diduga turut terlibat dalam unjuk rasa berujung rusuh di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Menyingkapi hal itu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri untuk membatasi akses kepada warga negara asing yang akan datang ke Papua.

"Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Baca: Inilah Penyebab Terjadinya Sejumlah Kecelakaan Maut di Tol Cipularang KM 91-100

Baca: Liga Garuda Anak Nusantara Dapat Dukungan Kemenpora

Baca: Jadi Diri Sendiri di Album Ketiganya, Isyana Sarasvati Siap Tanggung Risiko

Menurutnya, pembatasan ini merupakan filter yang harus dilakukan dan hak dari pemerintah melihat dampak dari kerusuhan yang terjadi.

Namun, mantan Panglima TNI itu memastikan pembatasan kepada warga negara asing ini akan kembali dicabut apabila kondisi di Tanah Papua sudah kembali kondusif.

"Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silahkan. Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Baca: Wali Kota Jayapura Ajak 800 Anggota TNI/Polri dan ASN Kerja Bakti Bersihkan Sisa Kerusuhan

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Baca: Wali Kota Jayapura Ajak 800 Anggota TNI/Polri dan ASN Kerja Bakti Bersihkan Sisa Kerusuhan

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.