TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pemilihan jajaran menteri Kabinet Kerja Jilid ll, saat peresmian pembukaan konferensi hukum tata negara ke-6 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Awalnya saat memberikan arahan, Jokowi terlebih dahulu menjawab keinginan para ahli hukum yang ingin foto bersamanya seperti yang diungkapkan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD. 

Sebelum Jokowi memberikan arahan, Mahfud terlebih dahulu menyampaikan sambutan.

Baca: Kronologi Laka Maut Tol Cipularang: Dipicu Dump Truck yang Terguling

"Saya mau jawab Prof Mahfud dulu, urusan foto-foto, ya nanti selesai ini kita foto-foto," ucap Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan. 

Setelah itu, Jokowi mulai menyinggung soal kursi menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. 

"Tiap hari sekarang ini menuju ke tanggal 20 Oktober (pelantikan Presiden), ada saja yang menanyakan kepada saya, yang ditanyakan itu-itu saja. Pak, siapa si nanti menteri-menterinya? Setiap ketemu yang ditanyain itu terus," tutur Jokowi yang disambut riuh para hadirin. 

Baca: Seribu Pegawai KPK Teken Petisi Tolak Capim Bermasalah

Saat mengucapkan hal tersebut, seisi ruangan terlihat tertawa, termasuk Mahfud yang duduk di bagian depan atau disamping Jokowi saat pidato. 

"Pak, bapak A masuk tidak pak? Nanti ke tempat lain, ibu B masuk tidak pak ke kabinet. Yang pertama ya kita sabar, tunggu waktunya pasti akan kita umumkan," ucap Jokowi. 

 Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi pun menegaskan persoalan menteri ke depan merupakan hak prerogatif dari Presiden. 

Baca: Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Tol Cipularang Bertambah Lagi

"Sering saya sampaikan, setiap saat ada pertanyaan itu. saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, jadi jangan ada yang ikut campur," tutur Jokowi disambut tepuk tangan. 

"Usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan, kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," sambung Jokowi.

Bocoran Jokowi

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Namun Presiden Jokowi sudah memberi sejumlah bocoran mengenai kabinet baru yang akan membantunya di periode kedua nanti.

Bocoran itu disampaikan Jokowi saat makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) kemarin.

Berikut rangkuman buka-bukaan Jokowi soal kabinet barunya:

1. Nomenklatur Baru

Jokowi mengatakan, dirinya akan membentuk duakementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Baca: Inilah 2 Kementerian Baru yang Akan Dibentuk Jokowi

Baca: Muda dan Tampan, Inilah Sosok Prananda Paloh yang Disebut Bapaknya Kurang Cocok Jadi Menteri Jokowi

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). "

Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore. Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung.

Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain mengungkap gambaran komposisi kabinetmendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Berbeda dengan saat ini, dimana Jaksa Agung merupakan mantan kader Partai Nasdem.

"(Jaksa Agung) tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Usai menghadiri HUT Pramuka di Cibubur, Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

3. Menteri Muda

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai.

Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya. Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru. "Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

4. Waktu Pengumuman

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata dia.

Jokowi mengaku belum bisa memastikan waktu pengumuman karena harus melihat dan menunggu momentum yang tepat.

"Ya kita melihat momentumnya melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihat," kata dia.

Ia menyadari masyarakat umum sudah tak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Begitu juga para pelaku pasar.

"Kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tetapi ini tetep masih kita hitung," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buka-Bukaan Jokowi soal Kabinet Baru..."  
Penulis : Ihsanuddin

Harapan KPK

 Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK meminta Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan dengan cermat rekam jejak calon menteri yang akan dipilihnya. 

“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” ujar Febri kepada  pewarta, Jumat (23/8/2019).

KPK meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang bermasalah karena memiliki pengalaman untuk memilih orang-orang terbaik yang akan membantunya pada periode kedua.

Baca: Ada yang Maksa Menawar Duo Semangka Rp 100 Juta, Personelnya Ingin Lacak si Penelpon Gelap

Menurut Febri, Jokowi dapat menilai kinerja para menteri yang membantunya selama lima tahun terakhir.

"Kami percaya Presiden Joko Widodo sudah menjabat selama lima tahun ini jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian, apalagi kemarin tentu sudah dilihat kinerja dari para menteri saat ini yang sudah bekerja," katanya.

Baca: Cerita Tentang Aceng Fikri Mantan Bupati yang Digerebek Satpol PP, Pernah Alami Nikah Singkat

Hingga saat ini, Febri mengungkapkan, KPK belum menerima permintaan resmi dari Jokowi untuk menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri.

“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan institusi itu jadi domain Presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat," ujar Febri.