PAN: Lebih Baik Selesaikan Konflik Papua Ketimbang Urus Pemindahan Ibu Kota
Ia mengatakan, konflik Papua lebih penting dari pada mengurus perpindahan ibu kota ke Pulau Borneo.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI F-PAN Yandri Susanto tegas menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Ia mengatakan, konflik Papua lebih penting dari pada mengurus perpindahan ibu kota ke Pulau Borneo.
"Menurut Fraksi PAN pemerintah sekarang atau Pak Jokowi dengan jajarannya sebaiknya wacana pemindahan ibukota itu dikesampingkan dulu, kita fokus secara serius untuk memperhatikan masalah Papua ini sehingga diselesaikan secara baik dan tepat dan tuntas," kata Yandri di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Baca: Bawa 1.500 Bendera Bintang Kejora, Polisi Masih Periksa Sayang Mandabayan
Selain itu, menurutnya, pemindahan ibu kota saat ini bukan menjadi hal yang mendesak.
Yandri ingin, pemerintah fokus menyelesaikan konflik Papua.
Pasalnya, isu Papua sudah menjadi isu internasional.
"Karena bagaimanapun isu Papua ini sudah menjadi isu internasional, kalau pemindahan ibu kota itu tidak terlalu menjadi kebutuhan mendasar hari ini, kalau mau kita urut, kebutuhan primer itu adalah kita bagaimana mendamaikan Papua supaya seperti sedia kala," pungkasnya.
Baca: Bima Aryo Tak Sangka Serangan Anjingnya Sebabkan Orang Tewas
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais juga mengatakan hal yang sama.
Meski pemerintah telah meninjau dari berbagai aspek, Mantan ketua MPR RI ini menuturkan, hal itu tak menguatkan urgensi pemindahan ibu kota negara, tetapi memberi kerugian bangsa.
Hal itu dikatakannya saat berkumpul bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli di seminar "Menyoal Pemindahan Ibu Kota", di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
"Kita orang melayu tanpa ada basa basi. Menurut saya sudahlah sudah cukup dari semua argumen ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Insya Allah lewat seperti (forum seminar) rencana itu bisa batal, seperti saat menolak reklamasi teluk Jakarta," kata dia.
Baca: Satu Kantong Plastik Berisi Uang Untuk Penghina Driver Gojek
Bahkan ia menyebut, ada campur tangan asing dalam keputusan pemindahaan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni melanggengkan misi negara tirai bambu untuk menguasai dunia.
"Sesungguhnya pemindahaan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing. Jadi anda lihat lautan sebelah Kaltim itu kalau terus ke utara memang sampe ke Laut Cina Selatan dan sampai ke Laut China. Meka punya one belt one route, jalan sutra darat jalan sutra laut," jelasnya.