TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Benny Wenda merupakan aktor penunggang yang menyebabkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. 

"Ya jelas toh, jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan)," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menurut Moeldoko, Benny Wenda saat ini tinggal di Inggris dan menjadi pimpinan gerakan Papua Merdeka.

Selama ini Benny Wenda telah melakukan pergerakan politik di luar negeri di luar negeri. 

Baca: Wiranto: 5 Orang Anggota TNI Diskorsing terkait Kasus Dugaan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya

Baca: Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Keterlibatan Asing Dalam Insiden Kerusuhan di Papua

Bahkan, Moeldoko melihat Benny telah menyebarkan informasi tidak benar kepada pihak asing maupun masyarakat Bumi Cenderawasih. 

"Dia mobilisasi informasi yang missed, yang tidak bener. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris lah," ucap Moeldoko. 

Menurut Moeldoko, penanganan Benny tentu dilakukan secara politik dan tidak bisa menggunakan cara militer.  

"Ini lebih politik karena dia bergerak di front politik dan kami sudah lakukan (komunikasi dengan otoritas Inggris)," tutur mantan Panglima TNI itu. 

Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengetahui aktor penunggang yang membuat gejolak di Papua dan Papua Barat terus terjadi hingga saat ini. 

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). 

"Saya terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, komporin, provokasi ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," ujar Wiranto

"Kami tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia, hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil," sambung Wiranto. 

Namun terkait aktor penunggang tersebut dari dalam negeri atau luar negeri, Wiranto enggan menyebutnya dan akan segera ditangani.

"Saya enggak mau nyebut, tapi kami minta agar dihentikan," kata Wiranto.