TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sedang menggiring publik dengan opini menyesatkan dan fitnah, ketika menyebut pemindahan ibu kota merupakan persembahan untuk Beijing.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut tuduhan Amien Rais itu tak dibarengi bukti.

Itu artinya fitnah dan hanya menebarkan kebencian dan kecurigaan.

"Ini kesekian kalinya Amien Rais berpikiran negatif, provokatif dan menyesatkan publik. Tuduhan yang tak dibarengi bukti namanya fitnah dan hanya menebarkan kebencian dan kecurigaan," tegas anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Baca: Presiden Jokowi Buka-bukaan Syarat Beli Tanah di Ibu Kota Baru, Termasuk soal Hunian

Sebagai tokoh bangsa, menurut Awiek, Amien Rais sebaiknya tidak menggiring publik dengan opini menyesatkan-fitnah.

"Apalagi ada bumbu-bumbu pengambilalihan oleh Beijing, segampang itukah?" tegasnya.

Tentu dia tegaskan, bangsa Indonesia tidak bodoh.

Bangsa ini pun sudah berpengalaman melawan penjajah.

"Karena itu kita tidak mungkin akan begitu mudah tunduk diambil alih negara lain," tegasnya.

Reaksi Golkar

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengecam pernyataan politikus senior PAN Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan Indonesia oleh Tiongkok.

Anggota DPR RI ini heran sebagai seorang mantan guru besar Ilmu Politik dan akademisi, Amien Rais bisa mengait-kaitkan sesuatu hal yang tidak punya pijakan ilmiahnya.

"Heran dengan sikap seorang Amien Rais dengan pernyataannya seperti itu. Pernyataan itu tidak mencerminkan bahwa beliau ini seorang eks guru besar Ilmu politik dan akademisi," tegas mantan Jurubicara TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Baca: Cantik dan Berprestasi, Ini Profil 2 Wanita Muda Usia 23 Tahun yang Terpilih Jadi Anggota DPR

Pernyataan Amien Rais itu lebih banyak didasari oleh asumsi-asumsi yang sangat tidak mendasar.
"Apalagi mengkait-kaitkan dengan Beijing segala macam. Itu sesuatu yang sama sekali tidak relevan untuk dikaitkan," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Ace menegaskan, wacana rencana pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sesungguhnya bukan sesuatu yang baru disampaikan oleh para Presiden sebelum Presiden Jokowi.

Hanya saja wacana pemindahan ini di era Presiden Jokowi jauh lebih maju dengan menyebutkan daerahnya yang lebih jelas, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Lebih jauh ia menjelaskan, soal pemindahan Ibu kota yang digagas Presiden Jokowi ke kedua kabupaten di Kalimantan Timur ini tentu sudah melalui studi kelayakan (feasibility study). Baik itu dari berbagai dimensi strategis, baik dari segi letak geografis, ekonomi, politik, pemerintahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional termasuk juga aspek potensi kebencanaan seperti gempa dan lain-lain.

Kata Amien Rais

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyelipkan pesan kepada Presiden Jokowi, saat berkumpul bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli di seminar "Menyoal Pemindahan Ibu Kota", di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia yang hadir dan didapuk menjadi keynote speech pada seminar itu menuturkan, Jokowi harus membatalkan keputusan pemindahan ibu kota itu.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.

Meski pemerintah telah meninjau dari berbagai aspek, Mantan ketua MPR RI ini menuturkan, hal itu tak menguatkan urgensi pemindahan ibu kota negara, tetapi memberi kerugian bangsa.

Dari forum itu juga, ia pun mengajak tamu yang hadir untuk bersepakat pemindahan ibu kota dinilai tak perlu dan harus dibatalkan.

"Kita orang Melayu tanpa ada basa basi. Menurut saya sudahlah sudah cukup dari semua argumen ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Insya Allah lewat seperti (forum seminar) rencana itu bisa batal, seperti saat menolak reklamasi teluk Jakarta," kata dia.

Bahkan ia menyebut, ada campur tangan asing dalam keputusan pemindahaan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni melanggengkan misi negara tirai bambu untuk menguasai dunia.

"Sesungguhnya pemindahaan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing. Jadi anda lihat lautan sebelah Kaltim itu kalau terus ke utara memang sampai  ke Laut Cina Selatan dan sampai ke Laut China. Meka punya one belt one route, jalan sutra darat jalan sutra laut," jelasnya.

Dalam sesi seminar 'Menyoal Pemindahan Ibu Kota', ia berkali-kali menyebut negara tirai bambu.

"Jadi saya pikir ini ibu kota itu (yang baru) mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China," ujarnya.

Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.

"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing," kata Amien.

Ia pun meminta Presiden Jokowi membatalkan keputusan itu, meski pemerintah tengah melakukan kajian dari segala aspek tentang ibu kota negara baru.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.

Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.

Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.