TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas menjalani uji kelayakan sebagai calon anggota BPK RI di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Bambang mengakui dirinya mengajukan diri sebagai calon anggota BPK RI karena menilai BPK adalah kunci pencegahan dan pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi, pengembangan desentralisasi, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagai kandidat lima anggota BPK RI periode 2019-2024, Bambang Pamungkas memiliki empat strategi untuk meningkatkan kinerja dan citra BPK RI.

Baca: Aulia Kusuma Mengaku Terinspirasi dari Sinetron saat Bakar Suami dan Anak Tiri, Ini Tanggapan KPI

“Yang pertama adalah sinergi mandat BPK RI, di mana BPK memiliki mandat pemeriksaan dan non-pemeriksaan seperti pemberian pendapat dan pertimbangan penyusunan sistem pengendalian internal serta standar akuntansi pemerintahan.”

“Menurut saya sekarang pendapat dan pemberian pertimbangan dari BPK tak maksimal dan kurang memadai, pun dengan pemberian keterangan ahli BPK di pengadilan yang tidak matang,” ungkap Bambang Pamungkas.

Baca: Legislator PKS: Rusuh Papua Kepentingan Asing

Kemudian strategi yang kedua adalah mengenai integrasi metodologi di antara berbagai jenis pemeriksaan.

Karena menurutnya tidak terintegrasinya metodologi pemeriksaan bisa dibuktikan dengan banyaknya pemberian opini wajar tanpa pengecualian namun tak berbanding lurus dengan ‘clean and cler government’.

“Dan integrasi metodologi harus tersambung di antara tuntutan kepada BPK saat ini yaitu pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kinerja ini yang belum signifikan,” imbuhnya.

Baca: Mahfud MD: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Papua, Beri Anggaran Besar hingga Masuk PTN Tanpa Tes

Kemudian strategi ketiganya adalah sinkronisasi delapan bidang pemeriksaan yang belum menyatu dan terkesan ada ego sektoral.

Dan keempat adalah mengatur secara baik pemeriksaan dan anggaran yang saat ini menurutnya belum terserap secara maksimal sehingga kontrol kualitas tak optimal.

Baca: Reaksi KPI Terhadap Tayangan Hotman Paris Show yang Pertemukan Nikita Mirzani dan Elza Syarief

Bambang pun menjelaskan kepada anggota Komisi XI DPR RI bahwa saat ini masih ditemukan kecacatan prosedur terutama dalam prosedur pemeriksaan yang ada di BPK RI.

“Karena tekanan waktu masih ada prosedur pemeriksaan yang kemudian dilewati, pimpinan BPK RI harusnya berani untuk menegaskan bahwa hal itu tidak benar,” pungkasnya.