TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Indonesia adalah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh negara lain campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Meski demikian, Indonesia juga menganut politik bebas aktif.
Pemerintah Indonesia juga tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Oleh karenanya, setiap negara harus saling menghormati kedaulatan masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute (IPI).

Baca: Panglima TNI yang Mampu Membangun Soliditas di Tanah Papua

Karyono mempertegas, penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Papua saat ini adalah urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada irisannya dengan kepentingan asing, menurutnya cara penyelesaiannya harus utamakan prinsip kedaulatan negara.

“Sehingga pihak pemerintah dan kelompok manapun jangan sampai membuka ruang masuknya intervensi asing,” ungkap Karyono, Kamis (5/9/2019).

Baca: Terjunkan Tim Assesmen dan Siapkan Bantuan Korban Kerusuhan Papua

Situasi politik pasca pilpres 2019 katanya lagi masih sangat "becek".Pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai institusi yang berwenang agar tidak menimbulkan simpang-siur pendapat yang justru memperkeruh suasana.

Agar permasalahan Papua segera selesai diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Pendekatan persuasif, diplomasi, pendekatan ekonomi, saran Karyono,kultural dan keamanan bisa berjalan beriringan. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Baca: Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

Karyono menyayangkan, banyak politisi dan sejumlah pihak justru menjadikan persoalan konflik Papua sebagai komoditi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hal itu dapat ditelusuri dari berbagai pernyataan di media yang tidak memberikan jalan keluar, tapi sebaliknya justru mendeskreditkan satu sama lain.

Baca: Pendeta Asal Papua Silaturahmi dengan Maruf Amin

“Pernyataan dari sejumlah politisi yang hanya mendeskreditkan pemerintah telah berhamburan. Sikap politisi tersebut mengafirmasi, banyak politisi miskin sikap negarawan. Ada potensi bangsa ini tidak hanya berpotensi mengalami krisis moral tapi juga krisis negarawan,” ujarnya.

“Ada kecenderungan, politisi terjebak pada antagonisme dan sinisme untuk mendeskreditkan lawan politik,” katanya lagi.

Baca: 6 Ribu Pasukan di Papua Disebut Bentuk Intimidasi, Wiranto Tegaskan Najwa Shihab Perbaiki Pola Pikir

Ia berharap , semua komponen bangsa dalam menyikapi persoalan kedaulatan negara harus bersatu. Politisi harus bisa membedakan antara kepentingan menjaga kedaulatan negara dengan kepentingan politik praktis dalam kontestasi demokrasi.