Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menilai pemilihan calon pimpinan KPK merupakan suatu proses politik.

Pada saat ini, kata dia, polemik siapa yang akan memimpin komisi anti rasuah untuk periode 2019-2023 sudah selesai.

Saut Situmorang mengatakan, DPR RI tinggal memilih lima nama dari 10 nama yang sudah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, pada beberapa waktu lalu.

"10 nama itu tidak akan pernah berubah, lo mau teriak apa juga tidak bakal bisa berubah, 10 nama itu sudah ada disitu, tinggal dipilih siapa, kucing merah atau kucing putih. Kita tidak bisa masuk kesitu, ini sudah proses politik," kata dia, ditemui di kantor KPK RI, Minggu (8/9/2019).

Pada saat ini, capim KPK tinggal menyisakan 10 nama.

10 nama tersebut, yaitu Alexander Marwata, (Komisioner KPK), Firli Bahuri (Anggota Polri), I Nyoman Wara (Auditor BPK), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Advokat).

Baca: Diduga Bunuh Diri, Jenazah Brigpol Dewa Gede Alit Wirayuda Dikremasi Hari Ini

Baca: Alasan Pemeran Video Vina Garut Tak Menghadiri Pemakaman Mantan Suaminya, Rayya

Baca: Peringatan Dini BMKG Dirilis, Waspada Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi Besok Senin 9 September

Lalu, Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Nawawi Pomolango (Hakim), Nurul Ghufron (Dosen), Roby Arya (PNS Sekretaris Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS).

Dia mengaku sebagai komisioner KPK periode 2015-2019 dan komisioner lainnya sudah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pansel Capim KPK meliputi laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan kode etik.

Namun, pansel Capim KPK mempunyai pertimbangan sendiri memilih ke-10 capim tersebut.

"Tanggung jawab KPK sudah selesai, sudah kami berikan, namun hasilnya seperti itu," kata dia.

Hanya saja, dia mengingatkan, kepada lima pimpinan yang nantinya akan terpilih untuk siap diawasi dari berbagai pihak.

Saut juga meminta agar tidak anti terhadap kritik dan masukan.

"Siapapun nanti yang akan dipilih kita lihat dia tidak akan pernah bisa sesukanya di sini, dan di sistem nilai KPK sudah jelas, check and balance sudah jelas, PIPM pengawasan internal dan pengaduan masyarakat sudah jelas. Saya katakan kalaupun mereka sudah pilih itu mereka akan tetap perform, kalau tidak perform pasti akan dikritik masyarakat," tambahnya.