Tentu saja, jika suatu lembaga eksekutif yang bisa diangket, maka pengawasnya hanya setingkat parlemen.

"Aneh kalau masih dibuat lembaga pengawas di luar pengawasan DPR," ucapnya.

Selain itu, lembaga pengawasnya punya kewenangan memberi atau menolak satu aktivitas pengurus harian.

Lantas, jika dewan pengawas keliru dalam memberi atau menolak penyadapan misalnya, kepada siapa mereka diadukan?

Suatu organisasi yang didesain dengan kepemimpinan kolektif, maka pada dasarnya ia tidak lagi membutuhkan pengawasan di luar dirinya.

Berbeda dengan suatu organisasi dengan kepemimpinan tunggal dan bersifat struktural. Sementara kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial.

"Maka sesama komisionernyalah yang saling mengawasi," jelasnya.

Begitu juga terkait memberi kewenangan tambahan SP3 bagi KPK justru merupakan awal kemunduran KPK. Itu juga berpotensi menjadikan KPK lembaga anti kemanusiaan.

"Satu hal yang justru bertolak belakang dari keinginan DPR guna memberi hak SP3. Mengapa anti kemanusiaan? Sebab, tidak tertutup kemungkinan KPK akan mengobral status terdakwa, lalu karena satu dan lain hal kemudian menerbitkan SP3," paparnya.

Dalam bahasa lain, kata dia, penanganan kasus di KPK punya potensi diperjual-belikan.

"Saat yang sama, mereka akan sulit dijerat hukum atau pelanggaran etik sebab bisa terhindar dari perkara karena telah mengeluarkan SP3," ucapnya.
Tidak memberi SP3 kepada KPK imbuh dia, justru untuk melindungi pejabat negara agar tidak mudah ditersangkakan oleh KPK.

Sebab, begitu KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, tidak ada jalan surut bagi KPK.
Dengan begitu, KPK harus dalam posisi super hati-hati dalam memberikan status tersangka terhadap seseorang.

Dengan semua pertimbangan tersebut, Ray Rangkuti menilai, presiden Jokowi sudah dapat bersikap untuk menolak mengeluarkan surat presiden dalam membahas revisi UU KPK.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi telah membaca draft revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun meminta Yasonna untuk mempelajari naskah revisi UU KPK yang diusulkan DPR.