Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Sebaiknya Jokowi Undang Pakar Hukum Non Partisan untuk Dapat Pandangan Soal Revisi UU KPK

Oleh karena itu, Presiden semestinya mencari informasi dari orang-orang yang kompeten di bidang hukum tetapi non-partisan.

Sebaiknya Jokowi Undang Pakar Hukum Non Partisan untuk Dapat Pandangan Soal Revisi UU KPK
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Peneliti Formappi (dari kiri ke kanan): Lucius Karus, M Djadijono dan I Made Leo Wiratma. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya mengundang dan meminta masukan dari pakar hukum non partisan mengenai revisi undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah itu menurut pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma, lebih baik dilakukan Presiden Jokowi ketimbang meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mempelajari draf revisi UU KPK dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Seperti kita ketahui bahwa Menteri Yasonna Laoly adalah kader Partai yang menyetujui rencana revisi tersebut. Meskipun beliau sesungguhnya mampu memberikan pendapat secara nurani sendiri tetapi tekanan dari partainya akan sangat berat. Ini hanya rasa khawatir saja, Pak Menteri akan lebih tunduk pada kemauan partai ketimbang menuruti hati nuraninya," ujar I Made Leo Wiratma kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Oleh karena itu, Presiden semestinya mencari informasi dari orang-orang yang kompeten di bidang hukum tetapi non-partisan.

"Dengan demikian Presiden mendapat pandangan yang obyektif atas rencana revisi UU KPK," jelasnya.

Lebih lanjut I Made Leo Wiratma juga menanggapu mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia perlu adanya Dewan Pengawas.

Tapi, menurut I Made Leo Wiratma, fungsi Dewan Pengawas hanya menyangkut pelanggaran etika dan SOP atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh orang-orang KPK.

Baca: Polisi: Mobil Listrik Tidak Terkena Kebijakan Ganjil Genap

"Sebab setiap lembaga yang tidak bisa dikontrol akan melahirkan kediktatoran. Asal hanya menyangkut pelanggaran etika dan SOP atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh orang-orang KPK," jelasnya.

Hadirnya Dewan Pengawas, dia tegaskan, jangan sampai jadi menghilangkan independensi lembaga antirasuah.

Namun, dia menilai, bila melihat draf Revisi UU KPK, maka keberadaan Dewan Pengawas pasti akan memperlemah posisi KPK.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas