TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas masalah asrama mahasiswa daerah.

Ini dilakukan sebagai antisipasi adanya "rasa ekslusif" dari para mahasiswa. Terlebih pecahnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat adalah imbas dari ‎dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya.

"Ini sudah jadi pemikiran kita. Karena sumber apinya ada di arsama mahasiswa yang ekslusif dari daerah khusus seperti Malang, Surabaya, Jogya, Kalbar, Kalteng, asrama mahasiswa Maluku. Kembali lagi, asrama yang membangun dan membiayai itu pemerintah daerah. Beasiswa juga pemerintah daerah. Tapi tidak kemudian bisa terkotak-kotak," tutur Wiranto‎, Senin (9/9/2019) di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca: Wiranto Sulit Bedakan Kehadiran Wartawan Asing di Papua dengan Provokator

Wiranto mengingatkan sejak 1928, para pemuda sudah berikrar satu tumpah darah, tanah air Indonesia.

Sehingga sampai kapanpun semua pemuda dari beragam daerah harus bersatu.

Kedepan, Wiranto mengusulkan beberapa gubernur patungan untuk membiayai mahasiswa daerahnya ‎sehingga tidak ada lagi kesan ekslusif.

‎"Kami usulkan pada Mendagri, kordinasikan para gubernur kedepan tiga provinsi patungan. Tadinya 1 kota ada asrama Papua, Kalbar, Sumbar. Ini tiga gubernur bersatu biayai bersama. Asramanya tidak lagi asrama Papua, Sumbar. Tapi Nusantara 1,2,3 jadi semua pemuda bersatu. Tidak ada lagi ini anak Papua, ini anak Sumbar," imbuh Wiranto.