Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pembangunan istana di Papua tidak perlu meminta perimbangdan DPR. Karena menurut Tjahjo pembangunan istana di Papua, ibarat memiliki gedung negara di provinsi.

"Saya kira tidak (perimbangan DPR), kan kita sudah punya di Jogja ada, kemudian gedung Grahadi ada, di Bali ada, di Jatim ada, di Semarang ada. saya kira tidak ada masalah kalau masing-masing di ibu kota provinsi punya Gedung Negara," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu, (11/9/2019).

Istana menurut Tjahjo dapat diartikan sebagai rumah negara. Sehingga dibangunnya istana di Papua, bukan berarti memindahkan istana dari Jakarta ke Papua.

"Istilahnya kan gedung negara. dulu kan pemerintahan pernah pindah dari Jakarta ke Jogja, pernah ke Sumatera Barat. istilahnya istana itu rumah negara lah, gedung negara yang bisa tempat kantor presiden, kan wilayahnya luas," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai anggaran pembangunan Istana Kepresidenan di Papua akan segera dianggarkan oleh pemerintah.

Baca: Mendagri Masih Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua

"Ya nanti anggaran bisa disiapkan untuk 2020, ya sesuai kebutuhan saja," ujar Bambang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, pembangunan Istana Kepresidenan di tanah Papua pastinya akan dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui nilai dana yang dibutuhkan dan terkait desainnya.

"Kan cuma bikin istana, tapi detailnya saya tidak tau, kalau bangun istana nanti ya dibangun tidak masalah," ujar Bambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berbisik-bisik dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebelum menyetujui pembangunan Istana di Provinsi Papua.
Pembangunan Istana, merupakan permintaan dari para tokoh Papua yang disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, siang tadi.

"Dengan kebijakan memindahkan istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Oresiden Republik Indonesia di Papua," ujar Abisai Rollo yang menjadi perwakilan dari para tokoh Papua.

Saat menjawab permintaan pembangunan Istana di Papua, Jokowi menyampaikan bahwa untuk memiliki tanah di Papua merupakan hal yang sulit.

"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis?," tanya Jokowi ke Abisai dengan jawaban gratis untuk pemerintah.

"Gratis? 10 hektare benar? Sudah ada?," ucap Jokowi untuk menyakinkan dirinya dan dijawab telah disediakan oleh Abisai.

"Hari ini de facto sudah diserahkan," sambung Jokowi.

Setelah mendapatkan kepastian telah disediakan tanah seluas 10 hektare dengan gratis, Jokowi langsung berbisik-bisik terlebih dahulu dengan Pratikno yang berada di sebelah kanannya setelah Menko Polhukam Wiranto.

Tampak, Jokowi berbisik-bisik sembari duduk dengan menoleh ke Pratikno.

Sementara Wiranto bahannya dicondongkan agak ke depan agar Presiden dan Pratikno mudah berbicara.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya tidak ada. Ya, jadi mulai tahun depan istana dibangun," tutur Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan para tokoh Papua dan Papua Barat.