Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal konfersi pers dugaan pelanggaran kode etik mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri.

Saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (12/9/2019), Alexander Marwata mengatakan langkah koleganya, Saut Situmorang, mengumumkan dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli Bahuri tidak sah.

Alasannya, dalam pengambilan keputusan, KPK menganut azas kolektif kolegial.

Baca: Rudiantara: Indonesia Butuh 9 Juta Digital Talent hingga 2030

Menurut Alex, tiga dari lima pimpinan KPK sebelumnya sudah menyatakan ingin menutup kasus Firli.

Ketiga pimpinan KPK tersebut di antaranya Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Agus Rahardjo.

Merespons pernyataan Alexander Marwata tersebut, Agus Rahardjo membantahny.

Menuru Agus, konferensi pers yang dilakukan Saut bersama Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari atas persetujuan mayoritas pimpinan.

Baca: Romantisnya BJ Habibie, Selalu Gandeng Tangan Ainun Hingga Nonton Opera dan Makan Es Krim Bersama

Meskipun, Agus mengakui dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat dinamika di antara pimpinan.

"Saya ingin mengklarifikasi, Pak Saut kemarin melakukan konferensi pers, itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan, memang dalam prosesnya ada dinamika," ucap Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Namun, Agus Rahardjo enggan mengungkap dinamika yang dimaksud.

Termasuk, siapa saja pimpinan KPK yang setuju dan yang tidak.

Baca: Oknum Polisi di Lampung Jadi Buronan, Diduga Terpapar Radikalisme dan Terlibat Berbagai Kasus

Agus hanya menyebut perdebatan mengenai konferensi tersebut berlangsung melalui layanan pesan singkat Whatsapp.

Agus sendiri hari kemarin sedang berada di luar kota.

"Saya kebetulan di luar kota, persetujuan pimpinan itu lewat WA. Itu sekali lagi bukan pak Saut berjalan sendirian tapi persetujuan mayoritas pimpinan," ujar Agus.

Beberkan Kronologi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi dugaan pelanggar kode etik Irjen Firli Bahuri (FB) saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

 Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Kami akan menyampaikan informasi resmi terkait proses pemeriksaan etik mantan deputi penindakan KPK," kata Saut mengawali konferensi pers soal Firli.

Baca: Dilaporkan Mencabuli Bocah SD di Majalengka, Sule Ditangkap Polisi

Baca: BJ Habibie Meninggal Dunia, Kilas Balik saat Dilengserkan Amien Rais dalam Sidang Istimewa MPR 1999

Baca: Ikuti Jejak Garuda, Lion Air Juga Larang Penumpang Bawa Macbook Pro 15 Inch

"Dalam rangka pelaksanaan perintah UU bahwa KPK bertanggung jawab pada publik atas pelaksanaan tugasnya termasuk di antaranya membuka akses informasi kepada publik," imbuhnya.

Berikut kronologi dugaan pelanggaran kode etik berat Firli Bahuri:

18 September 2018

Pengaduan Masyarakat

21 September 2018 - 31 Desember 2018

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK; Dalam proses ini, terdapat sejumlah pertemuan.

Diduga Firli Bahuri sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK melakukan sejumlah pertemuan

1. Dua kali pertemuan dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, yaitu:

• Pada tanggal 2 Mei 2018 KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada tahun 2009-2016
• Pada 12 Mei 2018 dalam acara Harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 Ha di Bonder Lombok Tengah.

Dalam pertemuan ini terlihat Firli bicara dengan TGB.

- Firli berangkat ke lokasi pada hari Sabtu tidak dengan surat tugas.

- Berangkat dengan uang pribadi.

- Firli dijemput pihak panitia.

- Dalam acara tersebut, TGB dengan Firli duduk pada barisan depan dan berbincang cukup akrab.

- Kemudian Firli memberikan pidato sebagai penutup acara, dimana panitia menyebutkan sebagai Deputi Penindakan KPK.

• Pada 13 Mei 2018 dalam acara farewell and welcome game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti. Dalam pertemuan ini Firli duduk berdampingan dan bicara.

- Kegiatan ini diadakan pada hari Minggu setelah acara di Bonder Lombok Tengah sebagaimana disebut diatas.

- Acara bermain tennis adalah sebagai perpisahan dengan Korem setempat. Kegiatan ini berbeda dengan serah-terima jabatan yang dilakukan sebelumnya pada bulan April 2018 dimana Pimpinan diminta ijin saat itu.

- Dari hasil pemeriksaan Pl, Firli menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan.

- Dalam foto nampak keakraban antara TGB dengan Firli yang ditunjukkan dengan Firli menggendong anak dari TGB.

- Dalam video tidak terlihat upaya Firli untuk menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi.

2. Pada 08 Agustus 2018, penyidik KPK memanggil Bahrullah Akbar selaku Pejabat BPK sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP) dalam kasus suap terkait dana perimbangan daerah.

Namun, karena tidak dapat hadir maka pemeriksaan dijadwalkan ulang.

- Firli ditelpon oleh NW yang menginfokan bahwa Bahrullah Akbar akan ke KPK.

- Firli menjemput langsung ke lobi kantor KPK yang didampingi oleh Kabag Pengamanan.

- Selanjutnya masuk melalui lift Khusus dan langsung masuk ke ruangannya.
- Setelah itu memanggil penyidik yang terkait kasus yang diduga melibatkan Bahrullah Akbar.

- Pertemuan antara Bahrullah Akbar dengan Firli sampai dengan keluar dari ruangannya sebagaimana video pada kisaran 30 menit.

- Bahrullah Akbar diantarkan oleh penyidik ke lantai 2 untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Pada 1 November 2018 malam hari, di sebuah Hotel di Jakarta, Firli bertemu dengan seorang Pimpinan Partai Politik.

23 Januari 2019

Deputi PIPM menyampaikan laporan ke pimpinan KPK

7 Mei 2019

Pimpinan KPK meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Pegawai

17 Mei 2019

Rapat DPP diselenggarakan. Deputi PIPM memaparkan laporan hasil pemeriksaan pada Dewan Pertimbangan Pegawai

11 Juni 2019

Polri mengirimkan surat penarikan Firli. Dalam surat tersebut, tertera Firli dibutuhkan dan akan mendapat penugasan baru di lingkungan Polri

19 Juni 2019

Dikarenakan ada kebutuhan penugasan dan dalam rangka menjaga hubungan baik antar institusi Polri dan KPK, maka dilakukan koordinasi lebih lanjut

Menurut Tsani, pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas Firli sebagai Deputi Penindakan KPK.

Sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli juga tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi dan tidak melaporkan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK.

"Dalam proses pemeriksaan, KPK telah memeriksa FB, saksi-saksi, pihak terkait, ahli hukum dan ahli etik untuk membuktikan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan FB. Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman CCRV, video, dan dokumen-dokumen terkait penanganan perkara TPK yang ditangani KPK," ujar Tsani.