TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Irjen Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK baru periode 2019-2023 pada Jumat (13/9/2019) dini hari melalui voting.

Sebanyak 56 anggota komisi III memilih Firli yang juga Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu sebagai komisioner KPK.

Terpilihnya Firli sebagai pucuk pimpinan KPK banyak ditentang oleh internal KPK sendiri serta koalisi masyarakat antikorupsi.

Atas hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta internal KPK untuk tetap menghormati keputusan DPR memilih lima pimpinan baru‎.

Agus menegaskan jika lima nama itu nantinya disahkan dalam rapat paripurna, maka wajib hukumnya untuk dihormati.

Lima nama itu masing-masing yakni Ketua Firli Bahuri dan empat wakil ketua yakni Nawawi Pamilango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Baca: UPDATE Ledakan di Mako Brimob Semarang, Kapolda Jateng: Satu Anggota Brimob Terluka

DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menyetujui lima orang itu menjadi pimpinan KPK pada Senin (16/9/2019) pekan depan.

Setelah itu, giliran Presiden Jokowi bakal melantik pimpinan KPK baru karena pimpinan lama berakhir pada 20 Desember 2019.

Guna menjawab beragam tudingan dan keraguan yang ‎dialamatkan ke lima pimpinan baru terutama Firli, Budayawan Romo Benny Susetyo meminta Firli melakukan pembuktian melalui kinerja.

"‎Firli harus membuktikan mampu memimpin KPK. Dulu Agus Rahardjo kan juga begitu, tapi dia berhasil membuktikan," tegas Romo Benny, Sabtu (14/9/2019).

Romo Benny melanjutkan, Firli harus berani melakukan terobosan dalam pencegahan korupsi serta pembuktian terbalik dalam LHKPN.

Caranya, KPK tidak hanya menerima LHKPN semata tapi juga melakukan pembuktian kekayaan dari mana sumber kekayaanya, apakah benar atau tidak.

Baca: Suasana Saat Gudang Senjata di Semarang Meledak, Sempat Dikira Mercon Suaranya Terdengar Kencang

Selain itu, kasus-kasus besar juga harus menjadi perhatian KPK di era Firli utamanya dalam sektor perpajakan dan Sumber Daya Alam (SDA).

Terakhir, Romo Benny mengingatkan agar Firli juga memikirkan harus ada efek jera atau sangksi sosial bagi para koruptor.

"Efek jera budaya malu sudah melakukan korupsi harus diciptakan. Misalnya disuruh menyapu jalan atau wajah para koruptor dipajang di seluruh media massa. Semua pihak menunggu pembuktian lima pimpinan baru KPK," tambah Romo Benny.