TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel 46 perusahaan yang diduga sebagai penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Perusahaan yang disegel tersebut tersebar di berbagai provinsi.

"Sudah ada 46 perusahaan yang disegel dan masih akan bertambah," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (15/9/2019).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga September 2019, terdapat total 328.724 hektare (ha) lahan terbakar.

Dengan jumlah titik panas (hotspot) mencapai 2.862 titik dengan mayoritas ada di Sumatra dan Kalimantan.

Pihak keamanan telah melakukan pemantauan karhutla. Berdasarkan keterangan resmi BNPB, hasil pantauan memperlihatkan lahan kelapa sawit yang tidak terkena dampak Karhutla.

Melihat hasil pantauan tersebut, Kepala Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian menganggap bahwa hal itu menunjukkan masalah karhutla murni karena ulah manusia.

"Ini menunjukkan adanya praktek land clearing dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," terang Tito dalam siaran pers BNPB, Minggu (15/9/2019).

Tito Karnavian Mengaku Heran

Mengutip Kompas.com, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian keheranan usai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Sumatera Selatan, Minggu (15/9/2019).

Tito menyatakan heran karena tidak ada perkebunan sawit maupun tanaman industri lainnya yang ikut terbakar.

"Apa yang sudah kami lihat dari helikopter bersama Panglima TNI dan Kepala BNPB, lahan yang sudah jadi perkebunan, baik sawit maupun tanaman industri lainnya, kok tidak ada yang terbakar. Misal pun ada paling hanya sedikit dan di pinggir," kata Tito melalui keterangan tertulis yang diedarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (15/9/2019).

Menurut Tito, hal itu menunjukkan bahwa karhutla dilakukan oknum tertentu untuk membuka lahan baru.

"Ini menunjukkan adanya praktik 'land clearing' dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," ungkapnya.

Tito meminta anggota satuan tugas (satgas) karhutla agar lebih solid dalam menangani masalah tersebut.

Pihaknya akan memberlakukan sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada anggotanya.

"Polda beserta jajarannya akan kami berikan 'reward and punishment'," tutur dia.

Tito meninjau lokasi karhutla bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo.

TNI Kerahkan Drone

Saat meninjau lokasi, Hadi mengambil komando untuk menggelar analisa dan evaluasi (anev) di lokasi pemadaman.

Dari laporan yang ia terima, Hadi memutuskan mengerahkan drone untuk memantau karhutla selama 24 jam.

"Drone ini akan diterbangkan 24 jam penuh untuk memantau. Api ini harus terus diamati karena siang dan malam beda. Kadang api padam saat siang, lalu malamnya menyala lagi," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Pihaknya juga akan mengirimkan eskavator untuk memperluas parit, dan menambah pompa beserta selangnya.

Kepala BNPB Doni Monardo menekankan perlunya perubahan perilaku masyarakat dalam bercocok tanam. Doni pun menyarankan sejumlah tanaman produktif yang dapat dijadikan alternatif.

"Ini masalah cara pikir manusia. Harus diubah. Mulailah dengan menanam tanaman produktif seperti cabai, kopi liberica, lidah buaya atau bisa juga pisang," ungkap Doni.

Kondisi Riau hingga Minggu (15/9/2019), masih mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah tersebut.

Agus mengatakan, pada Minggu (15/9/2019) pagi, jarak pandang di Riau hanya mencapai 1 kilometer saja pada pukul 07.00 WIB.

"Umumnya Riau masih berasap, jarak pandang 1 kilometer tadi pagi jam 7," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Minggu.

Dia mengatakan, kabut asap yang terjadi di Riau juga tidak hanya berasal dari karhutla yang terjadi di Riau. Karhutla yang juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi menyumbang asap ke wilayah Riau.

Sebagian artikel ini tayang di Kontan dengan judul Kementerian LHK menyegel 46 perusahaan yang diduga jadi penyebab karhutla