Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Sambangi Korban Ledakan Bom Kuningan

Kemudian Lili bercerita, beberapa tahun setelah ide terobosannya tersebut, melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 maka dilakukan perubahan.

Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Sambangi Korban Ledakan Bom Kuningan
Tribunnews.com/Yanuar
Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menyambangi korban ledakan bom Kuningan pada 2004 di Jakarta, Minggu (15/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lili Pintauli Siregar, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih memiliki latar belakang sebagai 'ibu' para korban ledakan bom kuningan pada 2004 silam.

Ungkapan tersebut diberikan Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) sebagai wadah korban terorisme di Indonesia kepada Lili karena jasanya memfasilitasi para korban.

Lili sendiri menjelaskan, kehadirannya di acara ini sebagai eks komisoner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 yang bergerak fasilitator kompensasi korban peledakan bom.

Baca: Download Lagu MP3 ILUX ID- Mundur Alon-alon versi Reggae, Koplo Lengkap beserta Lirik dan Artinya

Baca: Video Aksi Ceroboh Matthijs de Ligt

"Kita bertanya dimana kompensasi korban masa lalu yang berhubungan sama bom, apalagi kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 hanya terkait pelanggaran berat HAM masa lalu, korban bom tidak," ujarnya ketika menjadi pembuka acara peringatan bom Kuningan di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Kemudian Lili bercerita, beberapa tahun setelah ide terobosannya tersebut, melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 maka dilakukan perubahan.

"Diluar itu saya tidak punya karya apapun, kita sebagai terobosan bagi korban peristiwa masa lalu supaya dapat sesuatu, walaupun negara terlambat, tapi lebih baik dikerjakan," katanya.

Ia menambahkan, praktiknya di lapangan disambungkan dengan pemerintah setempat berhubungan dengan masa depan pendidikan, kesehatan dan mempertahankan hidup.

"Kalau ada keluhan, maklum LPSK keterbatasan orang dan anggaran, ini jadi cambuk dengan pemimpin yang sekarang," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas