Ia pun menilai fenomena tersebut adalah sebuah anomali dalam demokrasi karena kebebasan warga negara dan suara masyarakat jadi terhalangi karena bayarannya.

"Itu demokrasi yang tidak sehat. Itu tidak boleh. Kita khawatir ekonomi turun, orang-orang miskin dan pengangguran itu dimobilisasi untuk menciptakan chaos politic dan demokrasi. Tidak boleh," kata Maryati.

Untuk itu menurutnya, para tokoh perlu menyatakan pendapatnya secara tegas terkait situasi tersebut.

"Jadi saya tidak berharap itu terjadi. Jadi memang kita membutuhkan tokoh-tokoh yang punya statement tegas. Pak Jokowi harus punya statement tegas. Saya tidak mau melemahkan KPK dan sebagainya," kata Maryati.

Diberitakan sebelumnya, Arief (15) datang ke gedung merah putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu sore (14/9/2019).

Pelajar ini terlihat bersama gerombolan seusianya duduk di trotoar depan KPK bersama massa bernama Corong.

Saat ditanya, Arief mengaku ikut aksi ini diajak oleh seorang temannya yang sama-sama dari Kampung Pulo, Jakarta Timur.

"Iya ikut ini, dijanjiin dibayar Gocap (50 ribu) setelah bubar," kata dia.

Dia mengaku tak begitu memahami apa yang disampaikan oleh massa.

"Ya gitu aja dukung Jokowi revisi UU," ucapnya singkat.

Sementara itu, remaja lain dari massa lainnya yang ditanyain enggan menjawab pertanyaan yang sama.

Mereka hanya menjawab mereka diajak oleh orang dewasa dalam aksi hari ini.

Namun, dari sejumlah informasi di lapangan, massa dibayar bervariasi 50 ribu hingga 300 ribu.

Tribunnews.com mencoba menanyakan hal itu pada seorang koordinator lapangan yang mengaku dari Jakarta Pusat.