Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Maman Suherman: Rakyat yang Akan Langsung Awasi Dewan Pengawas KPK

Menurutnya, rakyat memiliki kemampuan untuk itu karena memang rakyatlah yang memilih Presiden dan para anggota DPR itu.

Maman Suherman: Rakyat yang Akan Langsung Awasi Dewan Pengawas KPK
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Pegiat Literasi, Maman Suherman atau Kang Maman. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat literasi dan mantan wartawan Maman Suherman menilai rakyat harus mengawasi Dewan Pengawas (Dewas) KPK setelah disahkannya Undang-Undang KPK.

Tidak hanya itu, ia bahkan yakin rakyat memiliki kekuatan untuk menekan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika memang nanti Dewas KPK dilnilai menghambat upaya pemberantasan korupsi KPK.

Hal itu disampaikannya usai Bedah Buku dan Seminar Nasional bertajuk "Peran Perguruan Tinggi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia: Telaah Sandi Komunikasi Korupsi" di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (17/9/2019).

"Bahkan setelah kewenangan KPK dipangkas. Rakyat yang akan langsung mengawasi Dewasnya. Apakah Dewasnya akan menghambat atau tidak. Kalau betul-betul menghambat, ayo dong tekan Presiden untuk mengeluarkan Perpu dan sebagainya. Jadi kuncinya di KPK adalah kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat yang mau korupsi merajalela," kata Maman.

Menurutnya, rakyat memiliki kemampuan untuk itu karena memang rakyatlah yang memilih Presiden dan para anggota DPR itu.

Baca: Pegawai KPK Jadi ASN, Dapat Ganggu Independensi KPK

"Publik yang harus menekan. Dalam konteks apapun rakyat yang menjadi superbody. Mereka menjadi anggota DPR dan Presiden karena rakyat. Berarti yang superbodynya rakyat. Rakyat harus melek terus menerus," kata Maman.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) kemarin malam.

Pembahasan dan pengesahan Revisi UU KPK dikebut hanya melalui dua rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR.

"Jika apa yang kami terima dari media adalah benar, UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK," kata Laode kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Bahkan menurut Laode, Revisi UU KPK yang telah disahkan kemarin telah melampaui instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas