TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau pada Selasa (17/9/2019).

Dalam kunjungannya di Riau tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan aparat untuk bersiaga mulai dari tingkat yang paling bawah agar tidak ada kebakaran hutan dan lahan lebih lanjut.

Hal tersebut dikatakan Jokowi menyikapi kondisi kabut asap yang belakangan masih mengepung beberapa wilayah di Indonesia.

"Pencegahan akan lebih efektif, pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak, tapi kalau kejadian seperti yang kita lihat saat ini, ini udah kerja yang luar biasa", ujar Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi tak menampik bahwa memang sulit untuk memadamkan api di lahan gambut terlebih dengan cakupan yang luas.

"Sulit memadamkannya, apalagi di daerah gambut, Seperti sekarang ini, kelihatan sudah padam tapi di bawahnya api masih menganga," kata Jokowi.

Menilik dari cakupan luas lokasi lahan yang terbakar, Jokowi berpandangan ini merupakan ulang dari korporate.

Jokowi menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku yang memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Tindakan hukum sudah dilakukan dan sudah ditangani Polri ataupun KLH, nanti kita lihat sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun," ujar Presiden.

Baca: Fadli Zon Kritik Jokowi : Presiden Marah Berkali-kali, Tapi Kebakaran Hutan Jalan Terus

Baca: Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Jokowi Soroti 3 Poin Ini

Jokowi meminta kepada semua pihak agar segera menuntaskan karhutla yang terjadi di Riau karena sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Sebelumnya Jokowi dalam rapat terbatas di Riau menginginkan agar kabut asap dari karhutla tak sampai mengganggu aktivitas perokonomian yang ada.

"Jangan sampai ini menggangu aktivitas penerbangan dan mengganggu perekonomian di Riau," ujar Jokowi dikutip dari TribunPekanbaru.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentinya kehadiran pemerintah daerah setempat yang dianggap sangat penting dalam penanganan kasus ini.

"Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, ini sulit, karena ini adalah pekerjaan besar, pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu, kalau sudah ada titik api itu sulit dipadamkan," ujarnya.