TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengatakan, ada sejumlah menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang dinilai layak menjabat kembali di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Sejumlah menteri tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Kiki ini dalam FGD yang bertajuk 'Evaluasi kebinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla' di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

"Nama-nama itu kita rekomendasikan untuk kembali dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi mendatang," ujar Kiki.

Hermawan menyatakan, penilaian itu berdasarkan hasil bersama puluhan akademisi dari Indonesia yang bergabung dalam Forum Akademisi untuk Demokrasi, dalam mengevaluasi hasil kerja menteri kabinet Jokowi-JK lima tahun terakhir.

Baca: PSIS vs Persebaya, Bajul Ijo Siap Mainkan Pemain Asing Baru Asal Brasil Eks Kalteng Putra

Hasilnya, dari pemeringkatan yang dilakukan dalam skala 1-10 empat nama menteri tersebut mendapatkan hasil tertinggi, yakni antara 7 hingga 8.

Nama Menteri Retno, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti dan Basuki dinilai telah menunjukkan kinerja yang maksimal di posnya masing-masing.

Menteri Susi misalnya, Kiki mengatakan, berhasil mengaplikasikan jargon 'tenggelamkan' yang membuat kapal asing keder untuk melakukan pencurian ikan di lautan Indonesia.

Begitu juga dengan menteri Basuki, yang dinilai sukses membangun sejumlah infraktruktur penting di Tanah Air.

"Dia bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dibongkar karena terdampak proyek pembangunan jalan tol," kata Kiki.

"Empat menterti itu nilainya paling tinggi. Ada juga menteri-menteri yang nilainya 2, 4 atau 6. Kita sudah lakukan evaluasi bersama dengan melibatkan puluhan akademisi dari Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya hanya sebatas merekomenasikan nama-nama tersebut.

Sebab, ia menyadari untuk memilih menteri adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya.

"Dipakai syukur, tidak juga tidak apa-apa," ucapnya.