Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Laode: Undang-Undang Hasil Revisi Tidak Menjelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK

Undang Undang KPK hasil revisi tidak menjelaskan secara rinci pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum

Laode: Undang-Undang Hasil Revisi Tidak Menjelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Laode M Syarif 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut dalam Undang Undang KPK hasil revisi tidak menjelaskan secara rinci pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum di lembaga antirasuah.

Menurut Laode, UU KPK hasil revisi tidak menyebutkan Komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Sementara, Dewan Pengawas pun bukan berstatus sebagai penegak hukum.

Baca: Anggota DPRD DKI Tak Perlu Lapor Sekwan dan Partai Untuk Gadaikan SK ke Bank

"Setelah kami teliti lagi apakah Dewan Pengawas ini penegak hukum atau bukan tidak jelas dikatakan dan dia juga bukan penegak hukum. Jadi siapa yang akan mengatur kendali penegakan hukum di dalam KPK," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, kondisi tersebut membahayakan proses penegakan hukum di KPK.

Baca: KPK Tegaskan Tak Ada Motif Politik di Balik Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

Dengan status komisioner dan Dewan Pengawas yang bukan penegak hukum, kendali penegakan hukum berada di tangan Deputi Penindakan.

"Berarti dia mungkin akan berhenti di deputi penindakan, karena baik komisioner maupun dewan pengawas itu bukan dianggap sebagai penegak hukum. Ini berbahaya," kata Syarif.

Meskipun bukan penegak hukum, Dewan Pengawas justru masuk dalam proses penegakan hukum.

Dalam UU KPK hasil revisi, Dewan Pengawas berwenang mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan, penggeledahan, dan penyidikan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas