Adik Imam Nahrawi Beri Tanggapan atas Kasus sang Kakak, Jokowi Resmi Tunjuk Plt Menpora

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Mendengar kabar ini, Adik Imam Nahrawi, Syamsul Arifin mengaku terkejut setelah tahu kakaknya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, sebagai seorang adik, Syamsul Arifin merasa bangga kepada sang kakak dengan segala kerendahan hati mau mengikuti proses-proses hukum yang ada.

Hal ini diungkapkan Syamsul Arifin saat diwawancarai oleh KOMPASTV, Kamis (19/9/2019).

Syamsul Arifin menyebut penetapan kakak kandungnya sebagai tersangka itu di luar dugaan pihak keluarga.

"Pertama memang kaget yah, kaget karena hal ini betul-betul di luar dugaan keluarga karena tahu-tahu menjadi tersangka."

"Dan yang paling membuat kami kaget adalah apakah begitu prosedur yang memang berlaku selama ini?" ucap Syamsul Arifin.

Menurut Syamsul Arifin, prosedur penetapan status tersangka terhapa Imam Nahrawi berbeda dengan orang lainnya.

"Karena terus terang saja, untuk penetapan seseorang untuk menjadi tersangka kan ada prosedur. Sekali lagi saya memang bukan orang hukum."

"Saya juga bukan orang pemerhati hukum. Tetapi hanya melihat dan membaca dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada kok beda gitu ya," ungkap Syamsul Arifin.

Pada kesempatan itu, Syamsul Arifin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sempat memberikan respons berlebih.

"Sehingga itu yang membuat kami kaget, sehingga atas nama keluarga mungkin saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau respons kami terlalu berlebihan dan terkesan emosional," ucap Syamsul Arifin.

Baca: Isu RKUHP Mencuat, Ahli Temukan Hal Unik di Twitter, Khususnya Sikap Rocky Gerung dan Said Didu

Baca: Alasan Presiden Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi

Baca: Kemenpora Nilai Perlu Penambahan Fasilitas Ruang Publik untuk Olahraga

Kedua, Syamsul Arifin memberikan apresiasinya kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).