Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial, Anton Aliabbas, mengkritik pernyataan Menristekdikti Mohammad Nasir.

Mohammad Nasir sebelumnya menyatakan akan memberi sanksi kepada rektor dan dosen yang mendukung aksi demonstrasi mahasiswa.

Anton menyeyangkan pernyataan Menristekdikti tersebut.

Terlebih menurutnya Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi.

Baca: Pelajar di Pemalang Ikut Aksi Penolakan RUU KPK, Dapat Ajakan Lewat Pesan Berantai

Baca: 5 Tips Agar Terbiasa Bangun untuk Sholat Tahajud di Sepertiga Malam

"Saya pikir jelas, posisinya ada ketidakmengertian Menristekdikti soal apa itu iklim demokrasi, kebebasan akademik, kebebasan berbicara dan bagaimana hubungan antara rektor dengan pemerintah," ujar Anton di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019).

Lebih lanjut Anton menjelaskan posisi rektor bukanlah perwakilan dari pemerintah.

Sehingga, mahasiswa tidak perlu berdialog lebih dulu dengan rektor sebelum menyampaikan aspirasinya di muka umum.

Baca: Profil dan Prestasi Semen Padang FC, Klub Berjuluk Kabau Sirah Milik PT Semen Padang

Baca: Ratusan Pelayat Datangi Rumah Duka Mahasiswa UHO Kendari yang Tewas Ditembak Saat Demo

Meski ada ancaman dari Menristekdikti, Anton mengimbau kepada para mahasiswa untuk tidak gentar.

Sebab, aspirasi mahasiswa justru memperkuat dan mempersehat demokrasi di Indonesia.

"Mahasiswa tidak perlu takut. Pemerintah pun tak perlu takut. Kalau seperti ini demokrasi kita juga jadi lebih sehat. Toh, mahasiswa tuntutannya sudah jelas. Bahwa ini tidak akan ada omomgan soal turunkan Jokowi," katanya.

Sebelumnya Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para rektor memberitahu mahasiswa agar tidak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi.

Nasir mengatakan bakal mengajak para mahasiswa untuk berdialog terkait tuntutan yang mereka sampaikan.

Baca: Hasil Autposi Mahasiswa yang Tewas di Kendari: Tewas karena Peluru Tajam hingga Klaim Polri

"Imbauan saya para rektor, tolong mahasiswa diberitahu jangan sampai turun ke jalan. Nanti kami ajak dialog," kata Nasir usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, itu turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol. Apa bedanya nanti dengan tidak terdidik," sambungnya.

Bahkan, Nasir sudah meminta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk menyampaikan hal ini kepada rektor di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengungkapkan bakal memberi sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

"Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Nasir juga mengecam tindakan dosen yang justru mengizinkan mahasiswanya untuk ikut demonstrasi.

Menurutnya, rektor harus bertanggung jawab untuk mengingatkan para dosen yang tetap mengizinkan mahasiswa untuk aksi turun ke jalan.

Sebut tak paham subtansi

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan ada sebagian mahasiswa yang ikut aksi menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ternyata malah tidak mengerti substansi apa yang mereka tolak.

"‎Saya monitor terus aksi mereka. Saya tanya saat itu, ternyata ada yang nggak tahu apa yang dikemukakan.

Tapi hanya ingin ini dibatalkan. Apa yang dibatalkan, isi substansinya tidak tahu secara detail," tutur Nasir, Kamis (26/9/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Atas dasar itu, Nasir meminta mahasiswa untuk mengurungkan niat kembali berdemon menolak RKUHP dan RUU lainnya yang dinilai bermasalah.

Baca: Masih Ada 2 Mahasiswa UIN Keberadaannya Tanpa Kabar, Seorang Dipastikan di Polda Metro Jaya

Baca: Telusuri Suap SPAM di KemenPUPR, KPK Cari Bukti Hingga ke Menteri

Baca: 4 Alasan Pasangan yang Pacaran Lama Tapi Tak Berujung Pernikahan, Ada Campur Tangan Teman/Keluarga?

Menurut Nasir, sebagai mahasiswa yang adalah insan akademik seharusnya bisa bicarakan dengan baik melalui dialog.

Nasir juga menilai, gerakan mahasiswa dua hari kemarin Senin dan Selasa, 23 dan 24 September 2019 hanya sebagian yang murni memperjuangkan aspirasinya.

Sementara, sebagian lainnya dinilai ditunggangi oleh pihak tertentu.

"Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Saya perhatikan betul, saya monitoring sejak sebelum persiapan," tegas dia.

Dikonfirmasi siapa pihak yang menunggangi aksi mahasiswa, ‎Nasir mengaku tidak mengetahui pihak mana yang menunggangi. Dia mengingatkan jangan sampai aksi mahasiswa ini membuat kekacauan di negara ini.