TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan aktivis gerakan 212, Kapitra Ampera menilai aksi Mujahid 212 tidak jelas dengan alasan aksi unjuk rasa tersebut menyuarakan tuntutan beragam, mulai dari pembatalan sejumlah RUU, turunkan Jokowi, sampai bicara soal khilafah.

Ia melihat ada kesan aksi tersebut seperti melampiaskan dendam lama pasca-kekalahan Pilpres 2019.

"Saya lihat memang udah nggak jelas nih. 212 kok jadi latah. Tidak substantif. Kesannya kok ada dendam lama. Harusnya kan yang disuarakan itu RUU yang masih berkolerasi dengan tuntutan mahasiswa," ujar Kapitra, saat dihubungi, Sabtu (28/9/2019) malam.

Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini mengatakan tidak semua hal bisa diminta pertanggungjawabannya kepada Presiden Jokowi.

"Masak hutan kebakaran Jokowi juga yang tanggung jawab? Apa kerja yang lain dong? Kalau dijadikan dasar untuk menggulingkan Jokowi, nggak relevan lah," kata dia.

Baca: Mahasiswa Tolak Undangan ke Istana, Kabulkan Saja Tuntutan Kami. . .

Soal spanduk ‘TAP MPR RI No 6/Tahun 2000’ yang salah kaprah dibawa pendemo, Kapitra juga merasa malu dan tertampar.

"Demonstrasi tidak ada substansinya dengan tuntutan mahasiswa. Ditambah lagi dengan spanduk itu. Saya ini mujahid asli 212, jadi malu, tertampar saya. Gak jelas agendanya apa tapi ada hidden agenda, ada agenda terselubung. Saya pikir ini hanya cara perhatian saja, dan saya yakin itu bukan mujahid 212 yang sesungguhnya," tegasnya.

Baca: Fahri Hamzah: Dulu Mendemo DPR, Kini Didemo Mahasiswa, Begini Penuturannya. . .

Kapitra juga menilai aksi Mujahid 212 turut mempolitisasi agama. Menurutnya, hal itu justru memperburuk image muslim.

"Dibawa ke jalan sumpah-sumpah. Kapan ya agama Islam diajarin seperti ini? Saya nggak pernah itu diajari seperti itu. Gerakan ini justru memperburuk image (Islam)," tandasnya