Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) minta Pemerintah segera laksanakan reforma agraria. Pasalnya, banyak petani hari ini tidak memiliki lahan garapan.

"Kita menolak undang-undang pertanahan, khususnya butir-butir yang menyebut asing boleh punya kepemilikan tanah negara, sementara petani tidak memiliki tanah," ujar anggota KPA, Rudi, kepada wartawan tribunnews.com, Senin (30/9/2019).

Rudi menjelaskan, KPA berorasi untuk menyampaikan penderitaan rakyat. Mereka ingin agar Pemerintah lebih memperhatikan petani, yang di mata KPA, menderita karena UU pertanahan tidak pro-petani.

Selain itu, KPA juga meminta agar Pemerintah segera melaksanakan reforma agraria. Ini bertujuan agar petani bisa memiliki izin atas tanah dan mendapatkan hak yang semestinya mereka miliki sebagai warga negara.

Baca: Bahas Permasalahan Bangsa, Tokoh Nasional Hingga Pemuka Agama Jadwalkan Pertemuan

"Bnyk konsensi-konsensi besar dikuasai oleh konglomerat. Rakyat tidak punya tanah. Kami di sini menolak UU yang tidak pro-rakyat," kata Rudi.

"Segera laksanakan reforma agraria yang dijanjikan oleh pemerintah masa ini. Reforma agraria adalah pendistribusian tanah-tanah yang terlantar. Berikan hak petani," lanjutnya.

Menurut pantauan tribunnews.com pukul 14:34 WIB, terlihat massa buruh dan petani telah bergabung dengan mahasiswa.

Mereka kini tengah berorasi dan melayangkan sejumlah tuntutan kepada anggota DPR periode ini yang sedang menjalani sidang paripurna terakhir mereka sebagai anggota parlemen.

Terdengar juga orator unjuk rasa menyerukan "reformasi untuk petani dan buruh."

Bersama dengan barisan, orator aksi juga meminta agar polisi membuka jalan bagi massa aksi untuk melangkah maju ke gedung DPR.