Pengamat: DPR Jangan Coba-coba Hanya Sebagai Tukang Stempel Pemerintah
Karena itu, jika eksekutif dalam melaksanakan pemerintahannya tidak pro terhadap rakyat, menjadi tugas DPR untuk mengkritisinya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Menanggapi hal tersebut Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sebenarnya banyak anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Hanya saja mereka tidak menandatangani absensi.
Baca: Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan
"Coba dicek diabsennya karena saat pelantikan ternyata banyak juga anggota DPR yang hadir namun kemudian saat hadir absen belum disediakan. Jadi mereka masuk tanpa absen atau absen sudah dikumpulkan tapi mereka baru hadir karena mereka siap-siap dari hari pertama," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Meskipun demikian, Puan Maharani mengatakan akan berupaya meningkatkan kehadiran anggota dewan dalam sidang paripurna.
Baca: 6 Fakta soal Video Mesum di Manado: Durasi, Percakapan dalam Video, hingga Pengakuan Muncikari
Ia akan berkoordinasi dengan wakil ketua DPR dan pimpinan fraksi lainnya.
"Jadi saya akan konsolidasi bersama. karena DPR itu kan tidak bisa hanya ditentukan oleh ketua DPR saja. Tapi seluruh pihak yang ada di DPR harus sama-sama untuk melaksanakan hal-hal yang sudah jadi komitmen bersama," katanya.
Sebelumnya dalam sidang Paripurna perdana DPR periode 2019-2024, sebanyak 290 anggota dewan tidak hadir.
Baca: Soal Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki: Presiden Jokowi Sudah Memiliki Komitmen, Tapi Dipatahkan DPR
Absensi kehadiran hanya ditandatangani 285 anggota.
"Yang hadir hari ini ditandatangani 285 dari 575 anggota DPR yang dihadiri seluruh fraksi di DPR," kata pimpinan sementara DPR, Abdul Wahab Dalimunthe, dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Rumah dinas di Kalibata dan Ulujami
Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi membahas rumah jabatan dan ruang jabatan anggota DPR Periode 2019-2024.
Rapat digelar di ruang Komisi VII, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (4/10/2019).
Baca: Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan
Hasil dari rapat tersebut menyepakati 575 anggota DPR akan mendapatkan rumah dinas atau jabatan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Bagaimana penampatannya itu akan diatur bersama, dan sudah disetujui antara semua fraksi dengan kesektjenan," ujar Ketua DPR, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (4/10/2019).
Sementara itu, untuk ruang kerja setiap fraksi masih dalam pembahasan dan akan diputuskan pada hari senin. Saat ini ruang fraksi DPR terletak di Gedung Nusantara1, yang tingginya 23 lantai.
Baca: Bukan Orang Sembarangan, Intip Gaya Keseharian Jialyka Maharani Ayu, Anggota DPD RI Berusia 22 Tahun
"Ya termasuk nanti penempatan setiap fraksi pada hari Senin," katanya.
Adapun rapat konsultasi dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara pimpinan fraksi yang hadir yakni, Edhie Baskoro Yudhoyono, Adies Kadir, Yandri Susato, Saan Mustofa, dan lainnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.