Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Soal Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki: Presiden Jokowi Sudah Memiliki Komitmen, Tapi Dipatahkan DPR

Mantan Komisioner KPK Taufiequrachman Ruki membantah anggapan yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius ingin menerbitkan Perppu KPK

Soal Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki: Presiden Jokowi Sudah Memiliki Komitmen, Tapi Dipatahkan DPR
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Mantan Komisioner KPK Taufiqurrahman Ruki di Galeri Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Komisioner KPK Taufiequrachman Ruki membantah anggapan yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK.

Dia mengatakan Presiden telah menginisiasi penerbitan Perpu KPK.

Namun, upaya itu gagal karena banyak anggota dewan yang menolak.

"Ternyata presiden Jokowi sudah memiliki komitmen (menerbitkan Perpu), namun dipatahkan DPR. Berarti DPR yang tidak punya komitmen," kata Taufiequrachman Ruki di Galeri Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2019).

Baca: Terlibat Pembunuhan Berencana, Chusen Divonis 15 Tahun

Baca: Amnesti Kaisar Jepang Lebih Cepat Kembalikan Hak Pribadi Seseorang Dalam Kehidupannya

"DPR adalah kepanjang tanganan partai politik berarti, partai politik yang tidak memiliki komitmen," lanjutnya.

Menurutnya, kejadian ini membuat publik dan rakyat beranggapan Presiden tidak berkomitmen serius terhadap pemberantasan korupsi.

Setelah itu, Taufiequrachman Ruki mengakatan, keberhasilan pemberantansan korupsi tergantung pada kuat atau tidaknya komitmen seorang pemimpin.

Baca: Pilihan Tiket Murah ke Hong Kong dari Jakarta, Harga Tiket Rp 1 Jutaan

Dia mendorong Presiden segera menerbitkan Perppu KPK untuk membuktikan kesungguhannya.

"Sebaiknya Presiden segera mengeluarkan Perppu, segara undang-undang ini diundangkan," ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas