7 Menteri yang Diprediksi Akan Dipertahankan Jokowi dan 5 Menteri yang Mungkin Tidak Menjabat Lagi
Para menteri yang ada di dalam juga berbincang satu dengan lainnya seusai sidang. Hidangan kacang disiapkan di atas meja.
Editor: Hasanudin Aco
"Menteri Amran juga memberikan legacy. Legacy ketahanan pangan dan macam-macam mengenai pertanian sudah dia lakukan," papar Hendri Satrio.
4. Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan tetap ada di susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-KH Maruf Amin.
Mantan Menteri Keuangan itu, menurut dia, punya tugas dan sumbangsih luar biasa yang akan memberikan peninggalan bersejarah bagi bangsa ini, yakni terkait perpindahan ibukota negara.
Selama ini terlihat peran aktif dari Bambang Brodjonegoro, dalam merencanakan dan menganalisa semua lokasi calon ibukota negara.
"Bambang Brodjonegoro termasuk yang dipertahankan. Ada planning pemindahan ibukota di tangannya," jelas Hendri Satrio.
5. Budi Karya Sumadi
Menurut dia, sosok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan tetap dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.
Seperti Menteri PUPR, Budai Karya kata dia, telah memberikan warisan tersendiri bagi bangsa ini khususnya terkait percepatan pembanguan transportasi di Indonesia.
Termasuk pembangunan dan revitalisasi bandara-bandara di daerah dan transportasi daring (online).
"Budi Karya Sumadi termasuk. Di zaman ini transportasi online ada dimana-mana," jelasnya.
6. Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurut dia, akan dipertahankan Jokowi untuk mengisi kabinet kerja Jilid II.
7. Retno Lestari Priansari Marsudi
Dia melihat juga sosok Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan tetap berada di Kabinet Jokowi-KH Maruf Amin.
"Bu Retno keberhasilannya buat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB lagi," jelasnya.
Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.
Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.
Negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.
Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.
Penulis: Theresia Felisiani dan Sri Malau
